Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Samarinda dan pembangunan pelabuhan multipurpose menjadi salah satu prioritas utama mulai 2026. Relokasi aktivitas Pelabuhan Yos Sudarso bukan semata-mata pemindahan lokasi, tetapi diarahkan untuk menghadirkan pelabuhan modern yang mampu meningkatkan tata ruang kota, kelancaran logistik, dan kesejahteraan warga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan bahwa pemkot telah menggelar rapat internal untuk membahas seluruh tahapan administrasi dan penetapan titik lokasi. 

“Kita rapat internal Pemkot Samarinda terkait rencana pemindahan Pelabuhan Yos Sudarso ke Palaran. Proses-proses pengajuan RIP-nya bagaimana, termasuk penyusunan RIP lokal sebagai dasar untuk masuk ke Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN),” ujarnya.

Manalu menjelaskan bahwa, pelabuhan yang dibahas ini berbeda dengan fasilitas yang tengah dibangun di Kelurahan Bukuan. Bukuan tetap akan difokuskan untuk terminal penumpang dan peti kemas, sementara pelabuhan baru diarahkan sebagai pelabuhan multipurpose khusus kargo. 

“Beda lokasi. Kalau di Bukuan itu terminal peti kemas sama terminal penumpang, kalau ini kan pelabuhan untuk kargonya,” terangnya.

Dengan rencana penataan tersebut, seluruh aktivitas di Yos Sudarso pada akhirnya akan dihentikan dan dipindahkan ke dua titik berbeda. “Pindah seluruhnya. Penumpangnya dipindah ke Bukuan, kargonya juga ke Bantuas,” tegasnya.

Pemindahan ini dinilai mendesak karena Pelabuhan Yos Sudarso sudah tidak lagi memenuhi standar tata ruang dan kelayakan. Ruang gerak kapal besar terbatas, akses terlalu padat, dan terdapat hambatan fisik berupa jembatan yang membuat pelabuhan tersebut tidak bisa dikembangkan. 

“Dari segi tata kota sudah tidak layak dan terlalu padat. Ke depannya kalau ada kapal-kapal besar, tidak bisa masuk ke Pelabuhan Yos Sudarso karena terhalang jembatan, ada resesi,” jelasnya.

Sementara itu, skema pendanaan untuk pembangunan pelabuhan baru masih dibahas oleh pemkot. Baik opsi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun pembiayaan full swasta masih terbuka dan akan ditentukan setelah penetapan lokasi final. 

“Mau skema KPBU atau full swasta itu dibahas lebih lanjut nanti. Untuk sekarang ini penetapan titik dulu yang mana akan dipilih untuk usulan,” kunci Manalu.

[RWT]