Kaltimtoday.co, Sangatta - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan kebijakan PPKM Mikro sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan daerah ini sebagai tindaklanjut dari intruksi Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim. Namun, kebijkan tersebut menuai pro kontra dikalangan masyarakat.

Terkait pro dan kontra yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat Kutim. Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan angkat bicara.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendukung tindakan tegas penanganan antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah beberapa waktu terakhir. Seperti penertiban kerumunan yang terjadi di kafe dan tempat kerumunan.

Meski demikian, DPRD Kutim mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam penanganan antisipasi penyebaran Covid-19 tersebut.

Wakil Ketua komisi D DPRD Kutim ini mengatakan, pemerintah gencar melakukan penertiban ditempat keramaian, pasar tradisional, pasar kaget dan kafe. Sementara di mal masih tampak ada kelonggaran.

“Jika ingin sama-sama menghentikan penyebaran Covid-19, pemerintah harus siap dan benar-benar tegas dalam penertiban. Baik di pasar, kafe maupun di mal,” ujar Agusriansyah melalui sambungan telepon, Rabu (14/7/2021).

“Sekarang ada beberapa kecamatan di Kutim yang berada pada zona merah. Untuk itu, pemerintah tidak tebang pilih dalam penanganan antisipasi Covid-19,” katanya lagi.

Pemerintah, kata mantan guru ini harus bisa mencari solusi untuk masyarakat kecil. Dimana ekonomi sekarang sudah melemah, jadi masyarakat kecil harus diprioritaskan untuk mendapatkan ekonomi yang layak, apalagi dalam menghadapi lebaran Idul Adha.

“Harus ada solusi konkret terhadap persoalan ini,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]