Kaltimtoday.co, Bontang - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan di semua zona melakukan pembelajaran tatap muka terhitung mulai Januari 2021.

Anjuran tersebut termaktub dalam dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Terkait kebijakan sekolah tatap muka, sejumlah perwakilan rakyat daerah di Indonesia mulai memberikan beragam pendapat. Ada yang setuju bahkan tak sedikit yang menolak. Salah satu penolakan datang dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, sangat menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang selalu mengambil kebijakan tidak populer. Artinya, meminta sekolah tatap muka dilaksanakan tahun depan tapi disisi lain mempersilahkan juga pemerintah daerah menentukan sendiri.

"Maksud kami kaji dulu secara menyeluruh baru memastikan bahwa sudah berada di titik aman jika proses belajar mengajar tatap muka di buka," tungkasnya.

Kata dia, tidak boleh seorang menteri menentukan sebuah kebijakan tanpa dilandasi hasil kajian. Sebab saat ini kasus Covid-19 masih fluktuatif. Belum landai. Termasuk di Bontang.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Kami di daerah sebenarnya patuh aja dengan keputusan pemerintah pusat. Tetapi keputusan yang dikeluarkan harus mutlak. Tidak ambigu supaya nantinya pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul," ucapnya.

Diketahui angka penderita Covid-19 di Kota Taman saat ini masih melambung. Hingga 24 November 2020, kasus positif telah mencapai 1306 kasus. Sementara persentase kesembuhan berada di angka 84,5%.

"Tidak hanya itu Bontang juga masih KLB status zona merah. Sehingga sangat riskan kalau keputusan ini dijalankan," tegasnya.

Apalagi penerapan protokol kesehatan (prokes) bagi anak didik di lingkungan sekolah tidak mudah. Untuk jenjang menengah atas barangkali bisa dikontrol karena kemampuan anak SMA/SMK/MA dalam menerima informasi cukup baik dan lebih mudah diatur.

"Diluar dari itu saya tidak yakin. Anak SD misalnya, lama tidak ketemu temannya. Malah heboh bahkan bisa tukaran masker akhirnya tidak safety," bebernya.

Untuk itu, dia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak terburu-buru melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah sebab berisiko tinggi menimbulkan klaster baru.

"Ini demi keamanan peserta didik. Kalau memang mau buka tatap muka tunggu zona hijau," tegasnya

[AS | NON | ADV DPRB BONTANG]