JAKARTA, Kaltimtoday.co - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028. Jika target ini tidak tercapai, pemindahan menyeluruh akan dituntaskan paling lambat 17 Agustus 2029.

"Pak Prabowo menargetkan agar eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama seluruh ASN penunjangnya dapat berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, atau paling lambat setahun kemudian," kata Dody dalam keterangannya, Jumat.

Dody menjelaskan, prioritas pembangunan saat ini adalah penyelesaian infrastruktur utama untuk mendukung operasional pusat pemerintahan di IKN. 

“Prioritasnya adalah infrastruktur yang memungkinkan eksekutif, yudikatif, dan legislatif segera berkantor di sana,” ujar Dody. Ia menambahkan bahwa pembangunan ini menjadi kunci keberhasilan pemindahan seluruh institusi pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa meskipun proyek ini menjadi prioritas nasional, anggaran terbatas menjadi tantangan signifikan. 

“Pemerintah berupaya menarik investasi dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, untuk mengatasi keterbatasan anggaran,” ujar AHY.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan otorita IKN untuk memastikan keberlanjutan proyek, terutama terkait fasilitas legislatif dan yudikatif. "Arahan Presiden Prabowo menekankan penyelesaian fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai fokus utama," tambahnya.

Meski pembangunan IKN menjadi prioritas utama, AHY memastikan proyek tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Sinergi antara percepatan proyek infrastruktur dan keberlanjutan pembangunan sektor lainnya menjadi fokus utama pemerintah.

[TOS]