Kaltim

Tidak Ingin Kaltim Hanya Jadi Penonton, Makmur HAPK Undang Isran Noor Diskusi Bahan IKN

Kaltimtoday.co, Samarinda – Kaltim harus siap sebagai lokasi baru ibu kota negara (IKN). Jika tidak, Kaltim bakal kesulitan di masa yang akan datang.

Tak ingin kekhawatiran tersebut terjadi, Ketua DPRD DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera bertemu Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk membahas kesiapan Kaltim, pasca ditetapkan sebagai IKN oleh Presiden Jokowi.

Baca juga:  Nidya Lestiyono: BUMD Kaltim Harus Go Public

“Saya sudah menyampaikan suratnya. Pak Isran janji akan memenuhi undangan itu, karena ada banyak hal yang mau dibahas,” katanya kepada awak media saat ditemui di ruang kerjannya.

Legislator DPRD Kaltim, sebut Makmur, memandang perlu dilaksanakannya dialog itu untuk membahas lebih lanjut rencana pembangunan IKN, termasuk membahas lebih lanjut komitmen pemerintah pusat terahadap masyarakat Kaltim, khususnya dua bagian wilayah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Apakah kita akan jadi pemain atau hanya justru menjadi penonton saja. Itu yang harus diantisipasi,” kata mantan Bupati Berau tersebut.

Agar proses perpindahan dan pembangunan IKN ke Kaltim berlangsung lancar, Makmur berharap seluruh stakeholder di Kaltim dapat terlibat. Mulai dari tokoh masyarakat, adat dan elemen masyarakat lainnya.

“Jadi, tidak hanya melibatkan DPRD saja ke depan. Tetapi juga melibatkan semua stakeholder terkait. Termasuk perguruan tinggi, usaha, tokoh masyarakat, dan adat harus dilibatkan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim,” usulnya.

Baca juga:  Komitmen dengan Janji, Demmu Kunjungi 6 Lokasi Saat Reses

Dicontohkan Politikus Golkar itu, sejumlah perguruan tinggi di Kaltim diakuinya sudah menghadap dan meminta untuk dilibatkan mengawal kebijakan IKN ini. Mantan Bupati Berau dua periode tersebut mengaku mengapresiasi langkah PT di Kaltim dan berencana meneruskannya ke Gubernur.

“Misalnya terkait peraturan daerah. Itu juga sudah disampaikan para dosen dan akademisi di Kaltim. Nanti akan coba kami sampaikan ke Pak Gubernur,” tutupnya.

[TOS | ADV]

Facebook Comments

Tags

Related Articles

Back to top button
Close