Nasional
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Kritik Film 'Dirty Vote', Habiburokhman: Isinya Asumsi, Fitnah, dan Tidak Ilmiah
Kaltimtoday.co, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan sikap terhadap peluncuran film dokumenter "Dirty Vote", yang mengkritik dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menilai konten film tersebut lebih bersifat asumsi dan fitnah ketimbang fakta ilmiah.
Dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Habiburokhman mengkritik film yang diperankan oleh tiga pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, tersebut. "Film ini penuh dengan narasi kebencian, asumsi, dan tidak berbasis pada kajian ilmiah," ujarnya.
Menurut Habiburokhman, "Dirty Vote" tampaknya dibuat dengan tujuan untuk merendahkan integritas Pemilu 2024. Namun, ia percaya bahwa mayoritas masyarakat tidak akan terpengaruh oleh film tersebut, mengingat adanya survei yang menunjukkan pemahaman publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo.
"Rakyat dapat membedakan antara kecurangan dan dukungan nyata yang bersumber dari program serta rekam jejak yang berpihak kepada mereka," tuturnya, menyatakan kepercayaan pada kemampuan rakyat untuk melihat kenyataan politik secara objektif.
Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan, "Antusiasme rakyat terhadap visi Pak Prabowo untuk melanjutkan capaian pemerintah saat ini merupakan bukti dukungan yang kuat."
Menyikapi informasi yang disampaikan dalam film "Dirty Vote", Habiburokhman menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. "Kami mengajak rakyat untuk menjaga ketenangan dan tidak terbawa oleh provokasi," pungkasnya.
[TOS]
Related Posts
- BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim
- Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri
- Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang
- Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi
- Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak