Kaltimtoday.co, Samarinda - Tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tidak panik menyikapi keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, memastikan anggaran untuk pembayaran TPP telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Pembayaran akan diproses setelah APBD Perubahan tersebut disahkan.

Jaya mengatakan, keterlambatan pembayaran TPP diperkirakan mencakup beberapa bulan, mulai Juni hingga September 2026. Jika pencairan dilakukan setelah pengesahan anggaran, pembayaran kekurangan tersebut berpotensi dilakukan secara rapel.

“Anggaran TPP itu adanya di perubahan tahun 2026. Sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Jadi kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel kekurangan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin September, empat bulan,” kata Jaya.

Ia menegaskan, tenaga kesehatan tidak perlu khawatir karena anggaran pembayaran TPP telah tersedia. Jaya berharap proses pengesahan APBD Perubahan dapat segera rampung sehingga pencairan bisa dilakukan.

“Jangan panik. Karena memang anggarannya sudah ada di perubahan. Jadi kalau nanti sudah disahkan di perubahan, pasti akan segera dicairkan,” ujarnya.

Di tengah menunggu pencairan TPP, Jaya meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk mengurangi dampak keterlambatan terhadap kondisi keuangan para pegawai.

Menurutnya, sebagian pegawai kemungkinan memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada perbankan. Karena itu, manajemen rumah sakit diminta berkoordinasi dengan pihak terkait agar pegawai tidak semakin terbebani selama menunggu pembayaran TPP.

“Saya minta langkah-langkah dari pihak manajemen rumah sakit. Saya sudah ingatkan bahwa karena mereka mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank, maka berkoordinasi agar jangan sampai ditagih dulu karyawan sehingga bikin panik,” jelasnya.

Jaya menilai kondisi finansial pegawai perlu diperhatikan agar keterlambatan pembayaran TPP tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia juga membuka opsi agar rumah sakit mencari solusi sementara, termasuk memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) apabila memungkinkan.

“Misalnya ditalangi dulu dari uang BUD kalau memang ada, ya silakan saja. Jadi hal-hal yang itu bisa dilakukan oleh rumah sakit yang memang mengelola BLUD-nya,” katanya.

Menurut Jaya, rumah sakit yang berstatus BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Karena itu, manajemen tidak hanya menunggu pencairan TPP, tetapi diharapkan dapat mengambil langkah yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan finansial pegawai sementara waktu.

“Jangan selalu nunggu, sementara kebutuhan finansial karyawan kan memang harus dipenuhi. Jangan sampai adanya gejolak,” tegasnya.

Jaya berharap langkah tersebut dapat menjaga ketenangan para tenaga kesehatan sehingga mereka tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat sembari menunggu pencairan TPP.

[RWT]