Kaltimtoday.co, Penajam - Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Selasa, (15/4/2025), Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin memaparkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PPU Tahun 2025–2029.

Dokumen ini disebut sebagai kerangka strategis lima tahunan yang akan menjadi arah pijakan pembangunan daerah selama masa kepemimpinan Bupati Mudyat Noor dan dirinya.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Waris Muin.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan.

Waris menegaskan bahwa RPJMD tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.

“Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten PPU disusun dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Waris menggarisbawahi bahwa kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah PPU akan membawa pertambahan jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan pembangunan. Ia menyebut kondisi ini harus dijawab dengan perencanaan matang dan kebijakan strategis.

Beberapa isu prioritas dalam dokumen RPJMD 2025–2029 antara lain mencakup: peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan secara terintegrasi, pengembangan sektor ekonomi bernilai tambah, serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik yang masih belum optimal.

Isu lainnya adalah penguatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta sinergi pembangunan antara PPU dan kawasan IKN.

“Penelaahan terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah di atas menjadi dasar Bupati PPU dalam merumuskan visi pembangunan jangka menengah daerah,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]