Kaltimtoday.co, Samarinda - Intensitas peringatan cuaca ekstrem yang kian sering muncul dalam beberapa pekan terakhir menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai kondisi ini tidak bisa disikapi secara parsial oleh masing-masing daerah. 

Ia secara terbuka mendorong Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud untuk segera menginisiasi forum rapat bersama seluruh pimpinan kabupaten/kota guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara terpadu.

Andi Harun menegaskan, upaya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor tidak cukup hanya mengandalkan langkah teknis di tingkat daerah. 

Menurutnya, pengalaman pahit bencana besar yang terjadi di Sumatera dan Aceh harus menjadi pelajaran penting bagi Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, agar tidak terlambat bersikap.

“Upaya mitigasi atau adaptasi kita terhadap perubahan iklim itu harus optimal dan melibatkan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah memang wajib, tapi kesiapsiagaan tidak akan efektif kalau hanya berjalan sendiri,” ujar Andi Harun.

Ia menilai, peristiwa di Sumatera dan Aceh membuka mata banyak pihak bahwa penanganan bencana selama ini terlalu bertumpu pada pendekatan teknis, sementara persoalan kebijakan lingkungan kerap terabaikan. 

Kerusakan keseimbangan alam akibat pengupasan lahan, alih fungsi ruang, hingga eksploitasi berlebih yang tidak dikendalikan, disebutnya sebagai faktor akumulatif yang berujung pada bencana besar.

“Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita di Kaltim. Mengendalikan banjir dan longsor itu tidak cukup hanya perbaiki drainase atau bangun infrastruktur. Ini soal kebijakan lingkungan dan cara kita memperlakukan alam dalam jangka panjang,” tegasnya.

Dalam konteks itulah, Andi Harun menyampaikan harapannya agar Gubernur Kalimantan Timur dapat segera memfasilitasi pertemuan lintas daerah. Ia membayangkan sebuah forum koordinasi yang mempertemukan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim, dengan melibatkan unsur TNI-Polri, Basarnas, BPBD, BNPB, Dinas Sosial, hingga kelompok relawan kebencanaan.

“Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengumpulkan kita semua. Kita duduk bareng, sepuluh pimpinan daerah dipimpin gubernur, hadir TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, semuanya. Kita punya sikap apa, perencanaan apa, menghadapi situasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” ucapnya.

Ia menilai forum tersebut sudah sangat mendesak, terlebih jika melihat prediksi BMKG terkait curah hujan yang masih berpotensi tinggi hingga akhir tahun. Tanpa koordinasi menyeluruh, dikhawatirkan masing-masing daerah akan bergerak sendiri-sendiri tanpa arah yang terintegrasi.

“Kita bisa saja bekerja sendiri-sendiri, tapi nanti langkahnya autopilot dan tidak terkoordinasi. Padahal penanggulangan bencana itu mandatnya pentahelix. Tidak mungkin berjalan dengan ego sektoral masing-masing,” katanya.

Selain mendorong langkah di tingkat provinsi, Andi Harun juga mengimbau masyarakat Samarinda, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan banjir, agar meningkatkan kewaspadaan, bahkan mulai menyiapkan alternatif antisipasi jika terjadi kondisi anomali yang sulit diprediksi.

Menurutnya, kesiapsiagaan berbasis kolaborasi lintas daerah adalah kunci agar Kalimantan Timur tidak hanya mampu merespons bencana, tetapi juga menekan risiko dan dampaknya sejak dini. 

“Kalau perlu dikatakan, ini bukan lagi penting, tapi sudah sangat mendesak,” tutupnya.

[RWT]