Kaltimtoday.co - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa sekitar 50.000 keluarga memilih keluar dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) selama tahun 2025. Mereka menyampaikan bahwa kondisi ekonomi sudah lebih stabil sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tren pengunduran diri ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Banyak warga, menurutnya, secara sukarela menolak bantuan karena merasa sudah mampu dan berharap bantuan tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih berhak.

Sebagian besar pengajuan pengunduran diri dilakukan melalui fitur usul–sanggah di aplikasi Cek Bansos. Selain itu, beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “rakyat miskin keluarga penerima bansos” pada rumah penerima manfaat sebagai bentuk keterbukaan dan pengawasan sosial.

Kebijakan penempelan stiker tersebut memang menimbulkan perdebatan, namun Saifullah menyebut langkah itu turut mendorong warga untuk ikut mengawasi ketepatan sasaran bansos. Di beberapa daerah seperti Bengkulu dan sejumlah wilayah Jawa Tengah, penerapan kebijakan ini membuat sebagian penerima akhirnya memilih mengundurkan diri.

Selain keluarga yang memutuskan keluar dari daftar penerima, Kemensos juga mencatat lebih dari 600.000 usulan baru serta puluhan ribu sanggahan terhadap penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat. Seluruh data tersebut diteruskan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi melalui pengecekan lapangan.

Saifullah memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara teliti oleh pendamping PKH dan BPS agar bansos tidak disalurkan kepada warga yang sudah pindah, meninggal dunia, atau bekerja di luar negeri.

Untuk triwulan IV 2025, Kemensos mendapat mandat menyalurkan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai sementara (BLTS) dengan total target 35.046.783 KPM.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16,3 juta merupakan KPM lama, sementara 18,7 juta lainnya merupakan KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima memperoleh bantuan Rp 900.000 hingga Rp 1,2 juta.

Pada penyaluran tahap pertama bulan Oktober, bantuan telah diberikan kepada 15,7 juta KPM melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan bank-bank Himbara. Tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM, sementara tahap ketiga pada Desember 2025 menargetkan lebih dari 8 juta KPM.

Seluruh penerima tersebut merupakan bagian dari kelompok 18,7 juta KPM baru yang sudah diverifikasi sebagai keluarga dalam kategori desil 1–4 oleh BPS.

[RWT]