Kaltimtoday.co, Berau - Sebanyak 702 Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti orientasi di halaman kantor bupati Berau pada Kamis (15/2/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan fungsi dan tanggung jawab ASN, serta nilai dan etika dalam instansi pemerintah.

Diketahui, kegiatan ini diikuti PPPK guru sebanyak 702 orang, yang terdiri dari 209 laki-laki dan 209 perempuan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, membuka kegiatan secara resmi dan menekankan pentingnya peran PPPK sebagai pelayan masyarakat. Dia berharap PPPK dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. 

Undang-undang ini menjadi dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional dan netral bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

"Untuk itu kepada para PPPK juga harus mendapatkan pelatihan pembekalan atau orientasi sesuai Undang-Undang tersebut," jelasnya.

Menurutnya, orientasi ini dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) semakin berkualitas, dan orientasi ini sendiri diharapkan dapat  berdampak besar terhadap loyalitas dan produktivitas PPPK mendatang. 

Untuk mempersiapkan PPPK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi PPPK yang baru diangkat. 

"Perlu kita ketahui orientasi PPPK banyak memberikan manfaat, diantaranya membantu PPPK beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif, meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan PPPK sebagai bagian dari ASN," katanya.
Selain itu, lanjut Bupati, sekaligus upaya untuk menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara PPPK dan instansi pemerintah. Dan untuk mencegah terjadinya kesalahan, konflik, atau pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman PPPK. 

"Serta juga untuk mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, harmonis, dan produktif di instansi pemerintah," imbuhnya.

Sri berharap, kehadiran PPPK dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah, mendukung terlaksananya pembangunan daerah dan menjadi sumber daya manusia yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

"Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan PPPK tentang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah," tandasnya.

[RWT]