Kaltimtoday.co, Tenggarong - Program bantuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan anggaran. Dalam dua tahun terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar masih berupaya mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat. Namun, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 77 persen yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama, menjadi hambatan serius dalam merealisasikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menjelaskan bahwa pemangkasan DBH memberikan dampak yang cukup besar terhadap realisasi berbagai program bantuan pendidikan. Meskipun Disdikbud mengelola sekitar 20 persen dari total APBD Kukar, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dengan memprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa pada tahun 2026.

“Di 20 persen APBD itu, fokus pertama kami adalah memastikan hak-hak guru tidak terkurangi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan data target 2024 dalam APBD 2025, DBH selama ini dibutuhkan untuk membiayai belanja operasional pada subkegiatan pendidikan. Belanja tersebut mencakup gaji aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan sekolah, pengembangan karier pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Biaya pengembangan karier pendidik sendiri meliputi fasilitasi kenaikan pangkat atau golongan, promosi jabatan, hingga peningkatan kompetensi dan kualifikasi. Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), anggaran yang dialokasikan tercatat sebesar Rp3,45 miliar dengan target 480 orang. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), anggaran mencapai Rp5,82 miliar dengan target 817 orang. Sementara itu, pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), anggaran tercatat sebesar Rp2,97 miliar dengan target 497 orang.

Di sisi lain, pemenuhan hak guru yang jumlahnya cukup besar juga tidak dapat diabaikan. Banyaknya tenaga pendidik memberikan kontribusi pengeluaran terbesar dalam struktur anggaran Disdikbud Kukar. Tercatat, belanja gaji dan tunjangan ASN mencapai Rp1,29 triliun untuk sekitar 71.892 pegawai. Pembiayaan tersebut tidak hanya bersumber dari DBH, tetapi juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), serta sumber lainnya.

“Belanja pegawai yang berkaitan dengan guru saja sudah menyerap sekitar 80 persen dari total anggaran kami,” jelasnya.

Sebelumnya, Disdikbud Kukar telah mengungkapkan bahwa total anggaran yang dikelola pada tahun 2025 mencapai Rp2,2 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya.

Kondisi ini semakin diperberat dengan tantangan APBD Kukar yang pada 2026 hanya menerima sekitar Rp7,1 triliun. Selain itu, DBH Kukar juga mengalami pemangkasan signifikan, dari semula Rp5,7 triliun menjadi hanya sekitar Rp1,3 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pujianto menyebutkan akan ada sejumlah kegiatan Disdikbud Kukar yang terpaksa ditiadakan. Salah satunya adalah minimnya perbaikan fisik fasilitas sekolah. Meski begitu, Disdikbud Kukar tetap menekankan upaya mempertahankan program peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga pendidik.

“Kalau untuk yang lain-lain sementara nanti dulu. Kalau ada kelebihan anggaran, baru akan kita upayakan,” tutupnya.

[RWT]