SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Sebanyak 95 pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur resmi dilantik di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (17/5/2025).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya terhadap FPKS sebagai organisasi mandiri yang memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya — khususnya mereka yang tidak tergabung dalam kemitraan perusahaan.

“FPKS sangat penting. Mereka adalah wadah mandiri bagi petani sawit mandiri yang berjuang di luar struktur perusahaan. Ini kekuatan kolektif yang patut didukung,” ujarnya.

Seno mendorong kolaborasi antara FPKS, pemerintah, dan pelaku usaha agar petani sawit Kaltim tidak berjalan sendiri. Menurutnya, sinergi adalah kunci mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian petani.

Sementara itu, Ketua DPP FPKS Kaltim, Asbudi, menjelaskan bahwa forum ini hadir sebagai jawaban atas ketimpangan akses petani sawit mandiri terhadap pupuk, bibit bersertifikat, hingga pendampingan hukum.

“Selama ini petani mandiri kesulitan menyuarakan aspirasinya. FPKS hadir untuk memperjuangkan hak-hak itu secara kolektif,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa FPKS bersifat independen, tanpa afiliasi dengan pemerintah maupun perusahaan sawit. Menurutnya, sikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan petani adalah prinsip utama organisasi.

“Kalau ada kebijakan yang menyimpang, kami akan bersikap. Ini soal keberpihakan terhadap petani,” tegas Asbudi.

FPKS sendiri telah berdiri sejak sembilan tahun lalu dan kini memasuki periode kepengurusan kedua. Jaringannya telah terbentuk di sejumlah daerah di Kaltim, seperti Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Berau, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Bontang.

Asbudi juga menyampaikan bahwa FPKS Kaltim akan menjadi model pembentukan forum serupa di provinsi lain, seperti Riau dan Sumatera Utara, seiring posisi strategis Kaltim sebagai Ibu Kota Negara.

Salah satu capaian FPKS adalah menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS). Pada 2019, saat harga anjlok ke Rp400/kg, FPKS bersama petani menggelar aksi penutupan pabrik yang mendorong harga melonjak menjadi Rp900/kg dalam waktu singkat.

Kini, FPKS juga dilibatkan secara resmi dalam tim perumus harga TBS bersama Dinas Perkebunan Kaltim berdasarkan SK Gubernur, yang menggelar rapat dua mingguan sebagai forum advokasi formal.

Ketua Dewan Penasehat FPKS Kaltim, Kasmidi Bulang, menambahkan bahwa forum ini harus menjadi penghubung antara petani, pemerintah, dan perusahaan sawit.

“Harga TBS sudah mulai stabil, tapi PR ke depan adalah memperjuangkan kemitraan plasma yang adil dan penyelesaian konflik lahan,” ujarnya.

[TOS]