Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim telah merencanakan secara matang untuk menjalankan program kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan koperasi. Program tersebut juga mendapat apresiasi dari Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. 

Kendati mengapresiasi inisiatif dari DPMPTSP Kaltim untuk memaksimalkan progam kemitraan itu, dirinya juga memberikan beberapa catatan. Akmal Malik mengingatkan, agar DPMPTSP Kaltim bisa menekankan pentingnya data yang presisi agar kemitraan ini bisa berjalan dengan baik. 

Menurut Akmal Malik, data yang presisi menjadi hal yang sangat krusial dan cukup diperhitungkan. Dari situ, antara DPMPTSP Kaltim bersama pelaku usaha besar dan UMKM punya data yang tepat.

“Kemitraan membutuhkan data presisi. Kemitraan akan berjalan lancar jika kedua pihak memiliki data yang tepat. Pelaku usaha besar dan pelaku UMKM juga harus memiliki data yang akurat,” ungkap Akmal Malik. 

Tak hanya itu, Akmal Malik juga melihat pentingnya kedua belah pihak untuk mempunyai benchmarking. Menurutnya, jika terdapat perbedaan data yang tak akurat bisa menimbulkan masalah ke depannya. Khususnya, konflik di antara kedua belah pihak. 

Dia memberikan contoh. Misalnya, pemberian dana yang tidak tepat ke UMKM bisa jadi salah satu dampak yang bisa muncul akibat data yang tak presisi. 

“Kenapa itu bisa terjadi? Karena datanya tidak presisi. Ini yang ke depan harus kita persiapkan. Agar intervensi kita tepat dan akurat,” sambung Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu. 

Dia mengatakan, kemitraan juga membutuhkan data yang presisi sebagai dasar sebelum proyek dimulai dan sesudah proyek dimulai. Hal ini juga sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan dari program kemitraan tersebut. 

Di satu sisi, Akmal Malik juga menyoroti kesalahan kebijakan yang muncul karena data tidak akurat. Misalnya, kesalahan itu bisa saja muncul dari tingkat desa. Jika ada informasi yang salah, makw efektivitas program dan alokasi anggaran bisa salah. 

Akmal Malik memberi contoh. Misal, data dari perangkat desa mengatakan ada 11 UMKM di suatu wilayah. Namun ternyata, ada 20 UMKM di sana. Jika ada kesalahan data, maka konsekuensi serius bisa terjadi selama program berlangsung. 

“Jadinya tidak maksimal, itulah pentingnya data yang presisi,” tandasnya. 

[ADV DPMPTSP KALTIM]