Samarinda
Andi Harun-Rusmadi Wajib Tekan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Samarinda

Kaltimtoday.co, Samarinda - Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Samarinda terbilang cukup tinggi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Hal itu ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Dia mengatakan, kasus kekerasan perempuan dan anak di Samarinda memang cenderung tinggi, menurutnya bukan hanya Samarinda bahkan di seluruh Indonesia mengalami peningkatan kasus.
"Tingginya kasus tersebut memang karena banyaknya penduduk di Samarinda, tapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa di daerah lain juga mengalami peningkatan," ucapnya, Senin (4/10/2021).
Politikus Demokrat tersebut mengatakan, bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak selain meningkat karena adanya laporan, namun ia beranggapan kasus tersebut juga diduga banyak yang tidak terlapor.
"Banyak kasus yang tidak dilaporkan lantaran malu, bahkan sampai kondisi korban parah sekali baru ada laporan oleh masyarakat," ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Puji mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kekerasan Perempuan dan Anak, mulai dari pelecehan hingga penganiayaan.
"Kami sudah melakukan sosialisasi, bahkan kami mengajak masyarakat untuk melapor apabila mengalami atau melihat adanya kasus tersebut," tuturnya.
Sebenarnya, kata Puji, adanya kekerasan pada perempuan dan wnak tersebut bahkan KDRT diduga akibat maraknya pernikahan dini, menurutnya, secara psikologis, anak yang menikah di usia muda cenderung masih kekanak-kanakan sehingga pola pikir memimpin keluarga belum terbentuk secara utuh
"Kesiapan untuk berkeluarga belum mencukupi, makanya perlu berhati-hati apabila menikahkan anak dibawah usia 25 tahun," tandasnya.
[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau
- Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar
- Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas
- Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung
- Raperda Penyelenggaraan Transportasi Kembali Dibahas, Dishub Samarinda Sampaikan Beberapa Usul ke DPRD