Kaltimtoday.co, Tenggarong - Meski anggaran insentif untuk tenaga kesehatan desa sudah disiapkan hingga miliaran rupiah, ternyata masih banyak wilayah di Kutai Kartanegara yang kekurangan tenaga medis. 

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, yang menyebut persoalan utama bukan lagi di soal dana, melainkan di ketersediaan sumber daya manusia. Setiap kecamatan diharapkan memiliki satu bidan dan perawat untuk menunjang fasilitas kesehatan.

“Anggaran sudah kami siapkan, sesuai kebutuhan yang disampaikan Dinas Kesehatan. Kalau mereka bilang Desa A butuh bidan atau perawat, kami proses anggarannya sampai transfer ke desa. Tapi pelaksanaan teknis tetap di desa masing-masing,” kata Arianto saat dihubungi Kaltimtoday, Jumat (9/5/2025).

Permintaan dari Dinas Kesehatan, lanjutnya, selama ini selalu ditindaklanjuti dengan alokasi dana. Namun, persoalan muncul saat di lapangan ternyata tidak ada tenaga medis yang bersedia ditempatkan di desa tersebut. Hal ini terutama terjadi di desa-desa terpencil seperti di Kecamatan Tabang.

“Ada desa yang butuh bidan, ternyata cuma ada perawat. Ada juga yang enggak ada dua-duanya," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa tenaga yang diutamakan adalah mereka yang berasal dari daerah asalnya. Pasalnya, SDM yang berasal dari wilayah kota dikhawatirkan tidak bekerja secara optimal ke daerah terpencil.

Kita maunya yang bertugas itu orang lokal, supaya bisa stay. Karena kalau dikirim dari Tenggarong dulu, biasanya enggak balik lagi bekerja. Nanti kita malah bayar orang yang enggak aktif,” ungkapnya.

DPMD Kukar sendiri mengaku siap mendukung penuh kebutuhan tenaga kesehatan desa, selama ada SDM yang memang siap ditugaskan. Karena itu, Arianto mendorong agar perekrutan lebih banyak melibatkan putra-putri daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan.

“Anggarannya ada, tinggal pelaksanaannya. Kalau ada warga lokal yang siap, langsung bisa dijalankan. Kita bukan enggak sanggup bayar, tapi percuma juga kalau enggak ada yang bertugas,” tegasnya.

Untuk tahun ini, total anggaran insentif yang dialokasikan bagi tenaga kesehatan desa di Kukar mencapai kurang lebih Rp8 miliar. Besarannya mengikuti standar dari Dinas Kesehatan, dan sudah termasuk penggajian serta insentif operasional.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]