Kaltimtoday.co, Samarinda - Kekurangan tenaga kesehatan kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga medis di provinsi ini masih defisit sekitar 4.000 orang, kondisi yang berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan dasar di sejumlah daerah.

Defisit tersebut membuat banyak fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pelosok dan kawasan 3T, tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, masyarakat kerap harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kabupaten atau kota hanya untuk memperoleh layanan dasar.

“Ini berdampak langsung pada masyarakat. Banyak daerah yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka terima,” ujar Andi Satya.

Menjawab keterbatasan SDM, Andi Satya menilai layanan telemedicine harus mulai dimanfaatkan secara lebih luas. Dengan kualitas internet yang semakin baik, dokter dapat memberikan konsultasi jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik di lokasi.

“Teknologi memungkinkan pelayanan diberikan secara real time. Ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan mengakses dokter,” katanya.

Ia menekankan bahwa inovasi digital ini penting untuk meminimalkan kesenjangan pelayanan yang selama ini terjadi di desa terpencil dan wilayah berbatasan.

Selain pemanfaatan teknologi, DPRD menilai distribusi tenaga kesehatan perlu didukung kerja sama aktif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kolaborasi lintas wilayah ini dinilai penting untuk mempercepat penempatan tenaga medis di daerah yang kekurangan.

“Tanpa dukungan lembaga pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan akan sangat sulit dicapai,” tegasnya.

Untuk solusi jangka panjang, Andi Satya mendorong Pemprov Kaltim menyiapkan program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Para penerima nantinya diwajibkan kembali mengabdi setelah lulus pendidikan.

“Dengan adanya kewajiban mengabdi, regenerasi tenaga kesehatan bisa berlangsung lebih berkelanjutan, terutama di daerah terpencil,” ujarnya.

Krisis tenaga medis di Kaltim terjadi di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Andi menilai kesenjangan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar tidak boleh terjadi, terutama ketika Kaltim menjadi pusat perhatian nasional.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]