Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Miranda Putri meminta Andi Harun agar memanfaatkan pasar-pasar dikelola menjadi lahan parkir eletronik atau disebut e-parking.

Menurut Novi, pasar-pasar yang ada sudah memiliki tempat parkir yang luas. Oleh karena itu, dia menginginkan, agar dikelolah menjadi e-parking, selain menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), namun juga menertibkan sejumlah oknmu juru parkir liar yang semakin marak.

"Kami sudah mengusulkan dan berulang kali disampaikan ke Wali Kota, tapi sampai saat ini belum direalisasikan. Ayo lah, mulai sekarang harus dikelola pasar itu jadi e-parking," ujar Novi, di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (28/10/2021).

Politikus PAN itu menyesali sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait yang seharusnya mempunyai semangat dan ambisi tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada untuk menaikan PAD, namun justru terkesan lamban dan mengabaikan.

"Kami melihat Andi Harun berlari mengejar program salah satunya menaikan PAD, tapi OPD-nya berjalan ditempat, tidak ada gerakan sama sekali," sesalnya.

Dia pun menilai, Wali Kota Samarinda harus tegas dan sejalan dengan setiap OPD terkait agar setiap program kerja dan diselesaikan secara kolektif dan kolaboratif.

Padahal, kata Novi, Bank Kaltim sudah siap untuk bekerja sama dengan pihak Pemkot Samarinda untuk mengelola lahan e-parking, namun hingga kini belum ada kejelasan dari Pemkot.

"Semua peralatan teknologi Bank Kaltim sudah siap tapi Pemkot Samarinda sepertinya kurang merespon, tidak tahu letak permasalahan dan kesulitan dimana," tutur Novi.

Begitupun, diungkapkan Novi, pihak DPRD Samarinda juga pernah mengusulkan dana dalam APBD sebesar 2,5 miliar untuk mendukung taping box, tapi sampai saat ini, menurut informasi yang terhimpun tidak ada pelelangan yang dilakukan pihak OPD terkait.

"Kami sudah menganggarkan itu tapi tidak ada keseriusan Pemkot Samarinda untuk mengelola potensi e-parking itu," pungkasnya.

Selain itu, lahan e-parking disejumlah pasar modern atau mall pun dinilai Novi tidak transparan dalam pengelolaannya, dia mendesak Pemkot Samarinda agar lebih ketat dalam pengawasan agar sumber PAD itu tidak bocor kemana-mana.

"Coba cek saja, tidak semua mall itu terapkan pembayaran parkir secara online, padahal kita masuk ke dalam bayar mahal-mahal, terus uangnya kemana?," ungkapnya.

Nampaknya Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersemangat untuk menaikan PAD, namun disebutkan Novi sejumlah OPD tidak sinkron dan lamban dalam bekerja menargetkan peningkatan PAD.

[SDH | NON | ADV DPRD SAMARINDA]