Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Samarinda menggelar hearing ke-2 Bersama OPD terkait dan perusahaan tambang di wilayah Samarinda Utara, untuk mencari informasi terkait penyebab banjir. Hearing tersebut digelar di Ruang Utama, Gedung DPRD Samarinda, Kamis (7/10/2021).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPRD Samarinda, turut dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Inspektorat Tambang, dan OPD Pemkot Samarinda di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perumahan dan Permukiman (Perkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari 19 perusahaan yang diundang Komisi III DPRD Samarinda, hanya sekitar 10 perusahaan yang hadir. Sebanyak 4 diantaranya adalah pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sementara sisanya adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengembang lahan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan dalam rapat bahwa kegiatan ini adalah upaya mencari informasi terkait permasalahan banjir di Samarinda, karena banjir dianggap sebagai masalah serius.

"Kita duduk disini bukan mau menyalahkan, tapi kita coba menggali informasi, apakah penyebab banjir karena pengelolaan tambang yang kurang tepat atau seperti apa," ucapnya saat rapat berlangsung.

Selain itu, Ketua Komisi III sekaligus pimpinan sidang tersebut mengatakan, DPRD Samarinda Serius menangani banjir agar tidak menghambat kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi.

"Kalau banjir, otomatis angka kemiskinan meningkat, karena ekonomi kerakyatan tidak berjalan," tuturnya.

Diketahui, tinggi permukaan air mahakam lebih tinggi 7 meter dibandingkan dengan Jalan D.I Panjaitan Kecamatan Sungai Pinang. Namun, Angkasa menjelaskan pengalamannya di beberapa kota di luar Kalimantan yang kondisi geologinya hampir sama dengan samarinda.

"Surabaya itu mirip sama samarinda daratannya lebih rendah dibanding permukaan air, tapi masalah banjir di sana bisa diatasi, kok samarinda susah sekali, ini yang akan kita cari tahu penyebabnya," tandasnya.

Menurut Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra mengatakan hampir seluruh pengelolaan perusahaan tambang telat mukai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bahkan sampai reklamasi tambang.

"Seluruh perusahaan yg ada disini telat, mulai dari amdal, reklamasi, bahkan dokumen-dokumen lainnya,"pungkas Angkasa.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]