Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan program pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD, menurut Angkasa Jaya Djoerani, sebagai wadah untuk mem-back up program pemerintah yang dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan, Angkasa Jaya menyebutkan, bahwa pokir itu bagian dari menjalankan program pemerintah. Menurut Angkasa Jaya, pokir merupakan ranah Pemkot Samarinda sebagai eksekutor.

"Sebetulnya pemerintah juga sudah membuat jaringan asmara melalui musrembang, dari RT kelurahan/kecamatan/kota hingga ke provinsi, ini terus dilakukan," ungkap Angkasa Jaya, di ruang Komisi III, Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa, (08/10/2019).

Anggota DPRD Samarinda tiga periode tersebut menuturkan, penerapan pokir dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat.

"Kemungkinan tidak terwakili, karena bentuk pokir itu dari eksekutif. Sekarang pemerintah melalui aturan pokir tersebut, akan menyerap aspirasi masyarakat melalui DPRD, dan akan dikombinasikan dengan usulan masyarakat, sehingga ada titik temunya, tidak masing-masing berjalan, harus searah," terangnya.

Ketika pokir itu telah dimusrembangkan, kata Angkasa, seharusnya itu yang direalisasikan. Pasalnya, telah menjadi kebiasaan ketika telah disahkan, seiring berjalannya waktu sebagian aspirasi masyarakat yang telah ditentukan dimusrembang ternyata tidak dieksekusi.

"Semestinya itu terus dilakukan sehingga tidak ada keluar jalur sebagaimana yang telah ditetapkan bersama dimusrembang. Biasanya pembahasan di Bappeda itu nanti diseleksi, artinya tidak semua usulan tersebut diterima, melainkan apa yang menjadi prioritas utama di masyarakat," tambah Angkasa.

Aspirasi yang tertuang dalam pokir itu seharusnya menjadi prioritas utama. Harus tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat.

Selain itu, Angkasa Jaya menekankan, Pemkot Samarinda seharusnya bekerja keras untuk meningkatkan PAD Pemkot, sehingga tidak terus defisit.

"Pemkot juga perlu bekeja keras. Biasanya usulan anggaran belanja lebih besar dari PAD Pemkot Samarinda, ini terlalu bernafsu berbelanja namun pendapatan kurang, tapi maunya belanja terus, pastinya defisit terus," imbuhnya.

Angkasa Jaya mengatakan, dalam membangun kesejahteraan masyarakat seharusnya saling mengenyampingkan kepentingan golongan terlebih dahulu.

"Ego sektoral dan kepentingan golongan itu harus dibuang jauh-jauh," tandasnya.

Dia mengetahui, bahwa eksekutif dan legislatif itu termasuk dalam lembaga politik. Maka bangunlah kesejahteraan masyarakat walaupun keputusan pembangunan adalah politik, berilah ruang untuk membangun dengan tujuan politik yang menyejahterakan masyarakat.

[SDH | RWT | ADV