Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wacana pemekaran di Kutai Kartanegara (Kukar) belakang ini terus berkembang. Salah satu tujuannya yakni percepatan pembangunan infrastruktur maupun memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti dua kecamatan yang baru saja disahkan pada 2021, yakni Samboja Barat dan Kota Bangun Darat.

Terkait banyaknya wacana pemekaran yang bermunculan, apakah dalam kesempatan tersebut ada oknum yang menunggangi untuk tujuan lain. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti mengatakan, sejauh ini belum ada pergerakan ke arah sana. Sebab pemekaran semata-mata untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Jika dikatakan pemekaran melibatkan atau ditunggangi oknum tak bertanggung jawab dan sejenisnya, saya belum lihat seperti itu," kata Rinda sapaan akrabnya, Sabtu (21/8/2021).

Dia menyebutkan, pemekaran tak semudah yang dibayangkan karena banyak tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Harus memenuhi persyaratan seperti luasan wilayah, jumlah penduduk dan minimal jumlah desanya maupun persyaratan lainnya.

Jika sejumlah persyaratan tak bisa dipenuhi, maka wilayah tersebut tak bisa dimekarkan.

"Kan ada persyaratan yang harus dipenuhi, ada kajian juga melalui Balitbangda. Tapi kalau dari sisi ketertiban dan keamanan masih cukup aman," ungkap perempuan berjilbab ini.

Untuk pengawasan bentuk antisipasi sedini mungkin, pihaknya telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) disetiap kecamatan.

Namun, masih 17 kecamatan yang sudah mengajukan nama nama pengurus FKDM, sedangkan Kecamatan Loa Janan belum mengajukan.

Kedepan ucap Rinda, anggota FKDM diharapkan memiliki skill kemampuan sebagai informasi awal. Untuk mendeteksi dan mencegah secara dini terhadap potensi konflik yang ada di kecamatan masing-masing.

Jika situasi Covid-19 sudah melandai kemungkinan bulan Oktober tahun ini ada pelantikan disetiap kecamatan. Tentunya nanti bekerja sama dengan pihak keamanan dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Untuk penyusunan informasi awal tentang deteksi dan cegah dini terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)," pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]