Kaltimtoday.co, Bontang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang tahun anggaran 2020 diproyeksikan naik di angka Rp 1,5 triliun. Hal itu disampaikan dalam nota keuangan rancangan APBD Bontang tahun anggaran 2020.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2020 Kota Bontang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bontang Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/10/2019) menyebut, APBD Bontang Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan naik dengan asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Indeks harga konsumen pada 2018.

Dituturkan Neni, rancangan APBD 2020 disusun dengan dua asumsi tersebut yang sejalan dengan kondisi terakhir perekonomian nasional.

"Target penerimaan pendapatan daerah Bontang tahun Anggaran 2020 Rp 1.416.373.218.400," terang Neni, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (29/10/2019).

Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 182.696.600.000 yang berasal dari sumber-sumber berikut di antaranya pajak daerah sebesar Rp 112.418.884.368, retribusi daerah sebesar Rp 4.089.250.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5.098.465.632, lain-lain PAD yang sah Rp 61.090.000.000.

Neni juga membeberkan, penerimaan daerah yang berdasarkan dari dana perimbangan atau dana bagi hasil keuangan telah ditargetkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 920.646.585.440.

Penerimaan tersebut, dikatakan Neni berasal dari Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak (SDA) Rp 594.288.301.440, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 257.115.540.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 69.242.744.000.

Pendapatan lain-lain yang sah, lanjut Neni, ditargetkan sebesar Rp 313.030.033.000.

"Pendapatan tersebut berasal dari bagi hasil pajak provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau Pemerintah daerah lainnya," beber Neni.

Berdasarkan gambaran penerimaan pendapatan daerah tersebut, Neni mengakui, sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Masih tingginya dana transfer pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah, menyebabkan APBD Bontang menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional.

Oleh karenanya, Neni menyebut, perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang strategis untuk terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.

"Kami dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun program pembangunan agar sasaran pembangunan dapat tercapai optimal," kata Neni.

Pada tahun anggaran 2020 alokasi belanja dialokasikan lebih besar pada belanja langsung dengan maksud program pembangunan dapat menyentuh secara langsung ke masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, tahun anggaran 2020 alokasi anggaran belanja direncanakan sebesar Rp 1.566.373.218.440.

Terkait hal itu, Neni mengatakan, proses penyusunan dan asistensi RKA-SKPD terjadi pergeseran alokasi pagu anggaran. Meski demikian, Neni juga menyebut, masih banyak kegiatan yang belum terakomodir dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Terakhir, Neni mengucapkan, terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam membangun Bontang.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi serta Agus Haris. Hadir juga Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, perwakilan Kapolres Bontang, Dandim 0908/Btg, jajaran Forkopimda, perwakilan perusahaan, kepala OPD dan ormas di Bontang.

[RIR | RWT | ADV]