Kaltimtoday.co, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyetujui usulan kenaikan gaji bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang disuarakan oleh perwakilan staf kelurahan saat Rapat Penguatan Desk Pilkada, Selasa (1/10/2019).

Dalam rapat tersebut, salah satu pegawai kelurahan Belimbing mengatakan, para PPS merupakan pahlawan demokrasi terbawah, namun honornya rendah. Padahal, kerjanya luar biasa berat, sejak persiapan Pilkada hingga setelahnya.

“Pada Pemilu 2019, mereka hanya diberikan honor Rp 800 ribu perbulan, sementara pekerjaannya menyiapkan data pemilih dan sebagainya, itu dinilai kurang sesuai,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut, sesuai aturan honor PPS itu menjadi Rp 1,2 juta perbulan.

“Nanti djelaskan oleh Ketua KPU Bontang aturannya,” terang Neni.

Dikatakan Neni, sudah selayaknya honor PPS dan KPPS naik. Karena tanpa mereka, pemilu tak bisa berjalan dengan baik.

“Saya rasa sudah diubah untuk honornya,” imbuhnya.

Ketua KPU Bontang, Erwin menuturkan. untuk Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 23 September 2020 honor untuk Ketua PPS yakni sebesar Rp 1,6 juta, anggota PPS sebesar Rp 1.550.000. Selain honor, KPU Bontang juga berupaya agar para PPS bisa ditanggung asuransi jiwa.

Sementara untuk sekretariat PPS, honornya Rp 1.5 juta, dan anggotanya dianggarkan Rp 1,4 juta. Sedangkan untuk Ketua KPPS dianggarkan Rp 1.250.000, dan bagi para anggotanya Rp 1,2 juta.

“Untuk Linmas honornya dianggarkan Rp 1,1 juta,” terang Erwin.

[RIR | RWT | ADV]