Advertorial
Banjir Mahulu dan Kubar, Pemprov Kaltim Gandeng Badan Riset dan BNPB Cari Solusi Jangka Panjang

Kaltimtoday.co - Banjir yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan sebagian wilayah Kutai Barat (Kubar) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mencari akar permasalahannya. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan badan riset di tingkat provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan bahwa penelitian ini diperlukan karena banjir di Mahulu dan Kubar terjadi di wilayah lintas kabupaten, bahkan provinsi. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Informasi awal yang diterima Akmal menunjukkan, kenaikan debit air di Sungai Mahakam tidak terlalu berdampak signifikan terhadap banjir di Mahulu. Sebaliknya, banjir diprediksi terjadi akibat kenaikan debit air yang tinggi di Sungai Boh, yang terletak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Menyadari hal tersebut, Akmal menegaskan perlunya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengatasi permasalahan banjir ini.
"Kita akan koordinasikan karena informasi awal yang kami terima justru banjir terjadi karena debit air Sungai Boh yang luar biasa," ujar Akmal.
Melalui penelitian dan koordinasi yang intensif, Pemprov Kaltim berharap dapat menemukan solusi jangka panjang untuk mencegah banjir di Mahulu dan Kubar. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif banjir di masa depan, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur di wilayah tersebut.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Perkuat Skema Pembiayaan Sekolah Terpadu, Pemkot Samarinda Libatkan Inspektorat hingga BPKP
- Pemprov Kaltim Komitmen Ringankan Biaya Pendidikan SMK Swasta Lewat Peningkatan BOSP
- Gelar Seminar Hybrid, AlPeKaJe Soroti Pentingnya Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Keadilan Iklim dan Sosial di Kaltim
- Maxim Indonesia Sampaikan Hak Jawab soal Tarif Ojol di Kaltim, Sebut Sudah Patuh SK Gubernur, Tapi Kenaikan Bisa Berdampak pada Ekonomi
- DPMD Kukar Gelar Tes Penyaringan Perangkat Desa, 7 Desa dari 4 Kecamatan Ikut Seleksi