Kaltimtoday.co, Samarinda - Dari 15 dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda, hanya tiga yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat memperketat pengawasan agar seluruh penyedia makanan memenuhi standar keamanan.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, menegaskan sertifikasi tersebut menjadi syarat mutlak bagi setiap Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan MBG. 

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mencegah kasus keracunan makanan seperti yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

“Kemarin diputuskan bahwa semua SPPG harus mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan dari dinas. Dinkes akan memproses seluruh dapur agar 15 SPPG yang ada di Samarinda bisa memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi,” ujarnya saat dikonfirmasi di GOR Segiri, Senin (29/9/2025).

Ismed menekankan, pengawasan tidak hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Aspek teknis seperti keterlibatan tenaga ahli gizi, pengaturan porsi, hingga tata cara penyajian makanan akan menjadi fokus pembinaan.

“Itu harus duduk bersama, terutama yang punya keahlian. Kita akan melakukan audiensi bersama, termasuk dalam hal pengolahan dan penyajian makanan,” jelasnya.

Sebagai langkah preventif, Dinkes Samarinda telah menyiapkan 26 puskesmas di seluruh wilayah kota untuk membantu proses pengawasan. Setiap puskesmas menurunkan tenaga ahli gizi dan tim kesehatan lingkungan (kesling) untuk memantau SPPG di wilayah kerja masing-masing. 

“Artinya di setiap SPPG itu kan ada penanggung jawabnya. Semua kita sampaikan, kalau misal terjadi apa-apa harus disampaikan. Dengan 26 satgas di wilayah kerja, insyaallah bisa memantau,” tutur Ismed.

Pengawasan ketat ini diharapkan mampu menjamin keamanan makanan yang disalurkan kepada ribuan pelajar penerima MBG. Pemkot Samarinda menargetkan seluruh dapur penyedia dapat segera memperoleh sertifikat higienis demi menekan risiko insiden keracunan dan memastikan program bergizi gratis berjalan sesuai standar kesehatan.

[NKH]