Kaltimtoday.co, Bontang – Para admin yang tergabung dalam forum satu data diharapkan meng-input data tidak seenaknya. Sehingga data yang ditampilkan sudah akurat dan tak perlu dikoreksi lagi. Seperti hasil kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang yang perlu ada koreksi.

Kepala Diskominfo Bontang Dasuki menuturkan, tujuan pihaknya menyampaikan publikasi statistik karena sudah final, dan buku angka pertumbuhan ekonomi, IPM, serta angka pembangunan sudah jadi maka diekspos. Namun, ada koreksi, sehingga diharapkan admin tidak seenaknya meng-input data.

“Mudah-mudahan ke depan mereka tidak seenaknya meng-input atau menyerahkan data. Karena kami ada identifikasi, pemenuhan data, validasi, dan rekon data,” terang Dasuki.

Seperti salah satu data pendidikan mengenai perbandingan guru dan siswa itu Bontang paling kecil yakni 1:12. Tetapi data yang di-input besar, sehingga ada perbedaan persepsi.

“Ini yang perlu dikoreksi lagi,” ujarnya.

Diskominfo Bontang, sudah bekerja sama dengan BPS Bontang selama dua tahun. Data yang dihasilkan, merupakan data di  2018 sesuai dengan metodelogi BPS. Dimana yang dilaporkan adalah data setahun berjalan agar valid.

“Kalau 2019 ini data dinamis, karena masih berjalan,” ungkapnya.

Ditambahkan Kasi Data Statistik Diskominfo Bontang Nur Ahsani Maghfirah mengatakan, tugas Diskominfo dalam hal statistik ialah sebagai wali data atau menyiapkan data. Tahapan dalam pengelolaan data statistik sektoral tergambar dalam Perwali nomor 21/2019 terkait Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Mulai dari identifikasi kebutuhan data, pemenuhan data, validasi data agar jangan sampai data yang ter-entry tidak menggambarkan kondisi di lapangan.

“Usai validasi, barulah data tersebut bisa dianalisa. Publikasi statistik ini hasil analisa,” ujarnya.

Untuk aplikasi Simpatiku dikatakan Nur, belum di-launching dan masih diproses.

“Kalau tidak ada kendala, 15 Oktober 2019 akan ada bimtek internal, dan coba soft launching sebelum di-publish, karena khawatir ada sengketa informasi atau hal lainnya,” tutupnya.

[RIR | RWT | ADV]