Bontang

Kerja Sama dengan BPS, Diskominfo Terbitkan Tiga Buku

Kaltim Today
25 September 2019 20:16
Kerja Sama dengan BPS, Diskominfo Terbitkan Tiga Buku
KOLABORASI : Diskominfo dan BPS Bontang bekerja sama menerbitkan tiga buku statistik.

Kaltimtoday.co, Bontang – Hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang melahirkan tiga buku terkait data statistik. Di antaranya mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan angka pembangunan.

“Semua sudah masuk dalam portal bontangkota.go.id data statistik, karena masuk dalam kategori tidak dikecualikan atau informasi yang terbuka,” jelas Kepala Diskominfo Bontang, Dasuki di acara Penyampaikan Publikasi Statistik Kota Bontang 2019, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Bontang, Rabu (25/9/2019).

Angka pertumbuhan penduduk, angka ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya semua bisa diakses di website PPID, atau www.bontangkota.go.id. Dasuki meminta kepada admin forum satu data untuk benar-benar memberikan data yang akurat agar saat divalidasi tidak menyulitkan.

“Mohon dukungannya seluruh OPD untuk Diskominfo Bontang,” pintanya.

Dikatakan Dasuki, berbicara soal Smart City, sebenarnya bukan hanya tugas Diskominfo Bontang. Smart City, dijelaskannya, merupakan sebuah konsep pembangunan ke depan sebelum mewujudkan sustainable city. Karena, untuk membangun smart economy, smart living, smart lingkungan, dan lainnya tak bisa dilakukan sendiri oleh Diskominfo.

“Makanya sampai saat ini kami belum memiliki data transaksi belanja online. Masyarakat Bontang sukanya belanja dimana, barang apa, dikirim pakai apa dan nilainya berapa belum ada data. Sedangkan data itu dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi ke depan,” bebernya.

Oleh karena itu, Dasuki berharap, para staf yang hadir di acara Diskominfo bisa menyampaikan kepada kepala OPD-nya untuk mendukung kerja Diskominfo pada enam pilar pendukung Smart City.

Dasuki menginginkan, setiap OPD wellcome terhadap data, karena, bicara data, tak ada insentifnya. Melalui forum satu data, dan Perwali 21/2019 mengenai kewenangan data statistik diharapkan semua OPD bisa support data yang akurat.

“Yang menjadi kendala, di masing-masing OPD pemegang data berbeda. Seharusnya, data ada dibawah Kasubag perencanaan,” pungkasnya.

[RIR | RWT | ADV]



Berita Lainnya