Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam kesepakatan jumlah anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mendapatkan biaya 56 miliar rupiah. Perencanaannya, teken dilaksanakan pada Selasa (01/09/2019) pagi tadi.

Namun Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut hanya diparaf oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati. Menurut Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat, sesuai ketentuan, NPHD harusnya diteken langsung Wali Kota Samarinda.

"Karena pak Wali (Syaharie Jaang) sedang di luar daerah. Kami langsung ke Jakarta saja. Kalau tertunda bisa cacat Pilkada-nya nanti," kata Firman saat ditemui awak media di Sekretariat KPU Samarinda, Jalan Juanda.

Firman juga menyebutkan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada, penandatanganan NPHD harus sudah dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.

Lebih jauh dia menjelaskan, dana awal pembiayaan Pilwali akan digelentorkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD, lewat APBD Perubahan 2019. Kemudian program yang telah disusun KPU akan digaungkan pada pertengahan bulan ini.

"Launching Pilkada akan dilaksanakan tahun depan sesudah ada jingle dan maskot KPU," terangnya.

Selain itu, dengan ketersediaan anggaran yang ada, KPU harus memangkas jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika sebelumnya ada 2 ribuan lebih TPS pada Pemilu 2019 lalu, pada Pilkada 2020 nanti, KPU hanya menyediakan 1.750 TPS. Dalam satu TPS nantinya akan menampung 400-500 pemilih.

"Nanti proses data pemilih itu ada lagi tahapannya," ucap Firman.

Terpisah, Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin menerangkan, pada Pilwali 2020 nanti, lembaga yang dipimpinnya akan mendapat dana hibah sebesar Rp 11,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan semaksimal mungkin. Dia mengaku, pihaknya akan melakukan pengurangan di beberapa bagian.

"Yang terpenting penyelenggaraan pilwali berjalan lancar," kata Muin saat dihubungi lewat saluran telepon.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, Bawaslu bakal melaksanakan tes penerimaan panitia pengawas pemilu (panwaslu) pada November-Desember.

"Januari kami akan lakukan pelantikan panwaslu," pungkasnya.

[JRO | RWT]