Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ditengah lonjakan kasus Covid-19 di Kutai Kartanegara (Kukar), ruangan pasien positif di rumah sakit dan wisma atlet dikabarkan penuh.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar juga akan menambah anggaran penanganan Covid-19 di anggaran perubahan nanti sekitar Rp60 miliar. Salah satu faktornya, kemungkinan akan penambahan tenaga kesehatan untuk merawat pasien positif.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, jumlah terkonfirmasi sebanyak 44 orang, dirawat bertambah 31 pasien dan meninggalkan 2 orang pada Selasa (29/6/2021).

Sebelumnya, pada Minggu (27/6/2021), terkonfirmasi positif Covid-19 93 orang, dirawat 90 dan meninggal dunia sebanyak 3 orang.

Menanggapi penambahan nakes, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono menuturkan, sebetulnya yang terpenting adalah mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat. Sebab Presiden sendiri menginginkan dan menargetkan seluruh masyarakat Indonesia semuanya harus divaksin.

"Dilapangan, warga kami tidak mau divaksin dengan bermacam alasan. Nah ini jadi tugas tenaga kesehatan atau pihak rumah sakit untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat," kata pria yang akrab disapa Siswo saat dihubungi Kaltimtoday.co.

Politisi PKB ini menambahkan, alasan warga tidak mau divaksin karena masyarakat percaya vaksinisasi  akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh, hingga menyebabkan meninggal dunia. Padahal, prespektif ini tidak dapat dibenarkan.

Nah, hal seperti ini sebenarnya menjadi PR Pemkab Kukar bagaimana memberikan pemahaman terhadap manfaat vaksin untuk kesehatan tubuh. Salah satu solusinya yakni turun aktif memberikan sosialisasi edukasi supaya ada kesadaran dari masyarakat sendiri.

"Makanya tenaga medis kalau kita korelasikan juga perlu, untuk penanganan Covid-19 dan kedua untuk memberikan sosialisasi," jelas Ketua IPSI Kukar ini.

Disisi lain, meskipun ketua rukun tetangga (RT) juga turut menghimbau dan mensosialisasikan vaksin kepada warga di lingkungannya. Namun, di lapangan ternyata tidak semua warganya mau divaksin sedangkan pihak RT juga tidak bisa memaksa.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]