Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yusuf T Silambi minta pemerintah Kutai Timur  menertibkan aset yang dimiliki. Sebab, tertibnya suatu aset berpengaruh pada kas atau pendapatan asli daerah (PAD).

"Bahwasanya aset-aset pemerintah di Kutim itu perlu diverifikasi dan di-update secara keseluruhan tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pihak perbankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengaturan cash flow, yang kedua untuk mengetahui aset-aset Kutim secara update secara nasional sehingga kekuatan neraca kita semakin bagus," papar Yusuf Silambi kepada media ini, Selasa (6/7/2021).

Silambi pun meminta kepada pemerintah daerah menertibkan dalam pengelolaan aset ini baik yang disewakan dan bagaimana pengelolaan aset itu.

"Kalau ada yang disewakan kepada pihak ketiga, ya itu eksekutif yang paling tahu. Karena secara administratif, eksekutor itu kan mereka. Kami di DPRD ini hanya mempertanyakan, sejauh mana pengelolaan aset yang ada ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, upaya penertiban atau pendataan aset, agar jelas jumlah kepemilikan dan berapa pendapatan dari aset tersebut atas kas daerah.

Dia meyakini, adanya proses sewa menyewa pada aset daerah, tentu pendapatannya masuk ke kas. Dia memberikan contoh, seperti aset tanah yang ada dimana-mana baik yang ada di pusat, aset bergerak maupun tidak bergerak, aset-aset lainnya hasilnya masuk ke PAD.

"Kalau sudah ada sewa menyewa dengan pihak ketiga, kita yakin pasti ada masuk untuk PAD," katanya.

Silambi menuturkan, jika hasil pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset daerah itu besar bila dikelola dengan benar, maka manfaatnya bisa untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur daerah.

"Kalau misalkan sampai ratusan miliar wah itu buka uang yang kecil. Bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Selain penertiban, Silambi juga meminta kepada eksekutif untuk membuka hasil pendapatan dari aset Pemerintah yang digunakan pihak ketiga secara transparan.

"Berapa banyak yang masuk untuk income ke PAD. Kalau memang itu dikontrakkan ke pihak ketiga, berapa sih pendapatan dari itu. Tapi itu domainnya di Badan Anggaran, kalau ngomong PAD di situ, kebetulan saya juga tim banggar masih sering mempertanyakan ini," terangnya.

Politisi PDI-P ini berharap, agar penggunaan PAD harus maksimal. Ia menyebutkan di Badan Anggaran (Banggar) itu dirinya masih sering mempertanyakan daftar utang-utang.

"Kami masih sering mempertanyakan berapa sih sumbernya, berapa pendapatannya. Kami ingin pemerintah ada keterbukaan publik karena yang tau keuangan daerah itu DPRD agar bisa mengontrol berapa sih sumbernya, berapa pengeluarannya, alur cash flow itu penting," tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]