Kaltimtoday.co, Samarinda – Kaltim tak selamanya bisa berharap dengan kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara. Setidaknya, itu yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi tempo hari.

Menurut Hadi Mulyadi, sumber daya alam (SDA) demikian lambat laun akan habis. Tak dapat diperbaharui. Sebagai antisipasi, dia ingin ada suatu terobosan yang mengacu pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kaltim dari semua jenjang pendidikan. Walhasil, SDM Kaltim punya daya saing yang tinggi.

Dia mencontohkan salah satu negara tetangga, Singapura yang tak memiliki banyak SDA tapi bisa bersaing dengan negara lain. Peningkatan SDM dinilai di atas segala-galanya.

“Pemprov Kaltim masih memprioritaskan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi generasi muda punya potensi andal dan bersaing di berbagai bidang,” ucap Hadi Mulyadi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub turut memberikan respons. Dia setuju bahwa SDA tak bisa selamanya menjadi sandaran utama dalam menopang pembangunan di Kaltim.

“Artinya, ekonomi Kaltim itu harusnya sudah digeser dari eksploitasi SDA ke ekonomi yang terbarukan. Misalnya fokus ke pembangunan sektor pariwisata. Potensi kita kan ada,” ujar Rusman kepada Kaltimtoday.co.

Selain pariwisata, sektor perkebunan juga dinilai Rusman memiliki potensi. Namun dengan catatan tidak boleh lagi menambah luasan perkebunan yang berskala besar seperti sawit. Cukup yang ada saja.

“Kalau tidak disiapkan fondasi dasarnya, tidak mungkin orientasi ekonominya bisa digeser dari yang bersumber pada SDA ke ekonomi yang ramah lingkungan. Infrastrukturnya harus dibangun dulu,” tegasnya.

Jika berbicara soal kesiapan SDM, diakuinya Kaltim masih sangat tertinggal. Oleh sebab itu, sistem pendidikannya harus diperbaiki terlebih dahulu. Pemprov Kaltim, ujarnya, tak bisa sekadar dinarasikan. Harus ada aksinya dengan mempersiapkan program tertentu.

“Infrastruktur antara di kota dengan daerah pinggiran kan masih jauh perbedaannya. Belum lagi soal distribusi guru lalu standardisasi dan kualitas guru,” sambung Rusman.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Genap 2022/2023, di Kaltim tercatat ada 383 guru SLB, 5.056 guru SMK, dan 4.993 guru SMA. Sedangkan mengacu pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, guru jenjang SMA yang telah mengantongi kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020 berjumlah 382 orang.

Sedangkan untuk guru jenjang SMK, tercatat 374 orang yang sudah memiliki kualifikasi kompetensi dan ditetapkan secara nasional mulai 2016-2020. Jumlah tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah guru yang mencapai ribuan.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Angka Partisipasi Sekolah (APS) mulai 2018-2021 juga bergerak fluktuatif. Untuk umur jenjang pendidikan 7-12 tahun misalnya. APS pada 2018 berjumlah 99,76, 2019 berjumlah 99,68, dan 2021 sebesar 99,60.

Umur jenjang pendidikan 13-15 tahun, pada 2018 mencapai 98,89, 2019 berjumlah 98,21, dan 2021 mencapai 98,90. Sementara untuk usia 16-18 tahun, 2018 mencapai 81,55, 2019 sebesar 82,07, dan 2021 mencapai 82,01. Melihat data tersebut, tampak jumlah warga Kaltim yang menempuh pendidikan di usia 16-18 tahun tak sebanyak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Artinya, masih ada warga Kaltim yang terhenti pendidikannya di jenjang SMP dan tak lanjut ke SMA sederajat.

Terpisah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari menyebut, sebenarnya Kaltim harus sejak jauh hari memikirkan agar tak bergantung lagi terhadap SDA. Namun pergerakan signifikan tak begitu tampak mulai kewenangannya masih ada di daerah dan kini sudah ditarik ke pusat.

“Alasannya jelas, ekonomi dari pertambangan batu bara khususnya, tidak berkelanjutan. Banyak sekali proses dan masukan yang diberikan JATAM Kaltim sejak era awal batu bara. Kenapa baru sekarang dipikirkan?” ujar Mareta.

Mareta menilai, selama ini Pemprov Kaltim masih sebatas menyatakan narasi saja. Belum ada pelaksanaan yang berpengaruh. Jika sekadar komitmen tapi tak dilaksanakan, maka semuanya percuma.

“Ini kan komitmen yang mempertaruhkan ruang hidup warga Kaltim. Sama sekali tidak ada aksinya,” lanjutnya.

Jika ingin tak bergantung terhadap SDA, Mareta menyebut, Pemprov Kaltim harus menghentikan seluruh aktivitas pertambangan. Terutama yang sampai menyebabkan kematian sejumlah warga, kerusakan lingkungan, hingga konflik masyarakat.

“Tapi sekarang rasanya tidak mungkin ya. Pasti alasannya karena kewenangan bukan lagi di daerah, tapi sudah ke pusat. Di sini, pemerintah daerah harus menyampaikan ke negara bahwa ada komitmen untuk menghentikan pertambangan. Ada melaporkan,” sambung Mareta.

Secara umum, sektor pertambangan di Kaltim adalah yang terbesar di tingkat nasional. Bahkan memiliki cadangan dan sumber daya batu bara yang besar. Mengacu pada Data Kementerian ESDM, batu bara di Kaltim adalah yang tertinggi di Indonesia dengan kontribusi sebesar 40,10 persen terhadap total batu bara sebesar 92 miliar ton.

Sedangkan cadangan batu bara di Kaltim juga jadi yang tertinggi dengan kontribusi mencapai 42,40 persen terhadap total cadangan batu bara nasional yang mencapai 25,8 miliar ton. Artinya, selama 10 tahun terakhir tak dapat dimungkiri peningkatan produksi dan ekspor batu bara sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Kaltim.

Berdasarkan data BPS Kaltim per Juli 2022, ekspor hasil tambang mengalami peningkatan hingga 5,37 persen. Yakni dari US$2,7 miliar pada Juni 2022 meningkat hingga US$2,86 miliar pada Juli 2022. Walhasil, sejauh ini komoditas tambang masih jadi andalan ekspor Kaltim.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.