HeadlineKaltim

Dinilai Menghina Kalimantan, Edy Mulyadi Ramai Dikecam, PKS Tegaskan Bukan Kader

Kaltimtoday.co, Samarinda – Sosok Edy Mulyadi ramai dikecam gara-gara pernyataanya yang dinilai menghina Kalimantan akibat pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim.

Edy dalam sebuah pertemuan menyebut wilayah IKN baru sebagai jin buang anak. Akibatnya, tidak ada orang yang mau pindah ke wilayah IKN baru di Penajam Paser Utara, kecuali monyet.

Baca juga:  Calon Wali Kota Bontang Adi Dharma Positif Covid-19

Tak hanya menghina wilayah baru IKN di Kalimantan, dalam pertemuan itu, Edy Mulyadi juga diketahui secara terang-terangan menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo. Dia menyebut Prabowo sebagai Jenderal bintang tiga. Macan yang jadi kaya mengeong.

Edy Mulyadi sendiri diketahui sebagai adalah seorang wartawan senior di Forum News Network (FNN).

Edy Mulyadi juga disebut-sebut sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari PKS namun gagal.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri.

Meski begitu, dalam keterangan resminya, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.

Baca juga:  Jelang Penutupan, PT KITADIN Gencarkan Program Pengembangan Masyarakat Pasca Tambang hingga Tahun 2022

Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.

“Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujar Mabruri, Minggu (23/01/2022).

Mabruri menegaskan, sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.

Baca juga:  Komisi III DPRD Kaltim Berencana Kunjungi Lokasi IKN di PPU dan Kukar

“Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” ungkapnya.

Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.

Baca juga:  Setahun Ditutup Akibat Pandemi Covid-19, Museum Mulawarman Tetap Terawat dan Masih Terima Tamu Khusus

“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” ujar Mabruri.

[TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co News Update”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker