Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mengungkap tantangan utama dalam perekrutan siswa Sekolah Rakyat Samarinda. Pihaknya menyebut tantangannya terletak pada perbedaan kesiapan antara anak dan orangtua. 

Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi ada dua kondisi yang sering terjadi. Pertama, anak siap bersekolah namun orangtua ragu memberikan izin. Kedua, orangtua mendukung, tetapi anak menolak karena sistem boarding school yang mengharuskan mereka tinggal di asrama. 

“Anak-anak SD ini belum terbiasa berpisah dengan orangtuanya, sehingga perlu pendekatan khusus,” jelasnya. 

Diketahui ada tiga lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi di Samarinda diantaranya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), SMAN 16 Samarinda.

"Untuk yang di BPMP itu dua kelas SMP dan dua kelas SMA. Di BLKI dua kelas SD, satu kelas SMP, satu kelas SMA. Kemudian di SMAN 16 Samarinda dua kelas SD dan satu kelas SMA," bebernya.

Meski begitu, pihaknya tetap berupaya mencari solusi agar anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama dari kategori desil 1 dan 2, dapat mengakses pendidikan ini.

Untuk memastikan perekrutan berjalan tepat sasaran, Dinsos bersama BPS melakukan pendataan untuk sekolah rakyat di lapangan. Mereka juga memperhatikan keluarga miskin yang belum terdaftar dalam basis data kesejahteraan, agar dapat dimasukkan ke sistem dan memperoleh haknya. 

"Jadi sekolah rakyat ini memang khusus untuk masyarakat berlatar belakang kurang mampu," tuturnya.

Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) berperan aktif mendatangi calon siswa secara rutin untuk memastikan kesiapan mereka, baik dari sisi anak maupun orang tua. Bahkan, beberapa pendamping akan dilibatkan sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat, sehingga anak-anak memiliki figur pendukung selama proses adaptasi di lingkungan sekolah baru.

"Targetnya Agustus 2025 ini bisa dimulai, namun nanti dilihat dulu karena prosesnya masih ada yang pemenuhan prasarana, hingga kesiapan guru juga," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]