Kaltimtoday.co, Berau - Sebanyak 34 pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau mengikuti program bimbingan teknis (Bimtek) untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan meraih status Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rekomendasi dari Inspektorat Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

Kegiatan yang diadakan di ruang rapat gedung Bapelitbang Berau pada Sabtu (12/10/2024) lalu, diikuti oleh 40 peserta yang diberikan pembekalan tentang penggunaan sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan public speaking untuk melatih keterampilan berbicara di depan masyarakat.

Selain itu, penandatanganan pakta integritas kawasan WBK dilakukan oleh para tamu dan stakeholder lainnya, sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Ini sudah di SK-kan oleh bupati dan merupakan bagian dari rekomendasi yang juga dimonitor oleh Kemendagri RI," ungkap David, Minggu (13/10/2024).

Rekomendasi tersebut diberikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, dengan tujuan memastikan setiap SDM memiliki sikap anti-korupsi.

Menurutnya, rekomendasi ini menjadi pendorong agar Disdukcapil dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. "Ini bagian dari program SKB 3 Menteri, termasuk Kemenpan RB, agar kami terhindar dari perilaku korupsi," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan dalam penilaian pelayanan publik, Disdukcapil Berau meraih predikat 74, angka yang dianggap belum ideal untuk menyandang gelar WBK.

Oleh karena itu, pada tahun ini pihaknya mendapatkan pendampingan khusus dari Inspektorat Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kami sudah melakukan kunjungan ke BPK Wilayah Kaltim di Samarinda untuk belajar memberikan pelayanan prima yang bersih dari korupsi," bebernya.

Selain SDM yang bekerja langsung di kantor Disdukcapil Berau, terdapat pegawai yang bertugas di enam kecamatan yang telah melayani perekaman KTP elektronik, yaitu Kecamatan Maratua, Derawan, Biatan, Kelay, Segah, dan Talisayan.

"SDM di setiap kampung kami pastikan mampu memberikan pelayanan maksimal," harapnya.

Dari hasil Bimtek tersebut, ia berharap setiap pegawai yang telah dilatih dapat memahami metode dalam memastikan keamanan data penduduk, mengingat tantangan saat ini adalah keamanan siber.

Selain itu, pengamanan data menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) juga menjadi perhatian, sehingga setiap pendataan warga dapat dipastikan terdata dengan baik melalui SDM di Disdukcapil Berau.

"Semoga kami mendapatkan status WBK," harapnya.

Sementara itu, Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, melalui Staf Ahli, Warji, menyampaikan di era modern ini dengan penggunaan teknologi dalam pelayanan diharapkan dapat menekan angka tindakan korupsi oleh para pegawai.

"Sekarang bisa melalui akses aplikasi dari Disdukcapil, yang mempermudah masyarakat dalam mengurus kependudukan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat memastikan pelayanan administrasi kependudukan bebas dari korupsi, yang awalnya hanya zona integritas, kini menjadi wilayah bebas korupsi.

“Mari kita gunakan momentum ini sebagai titik tolak untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun Kabupaten Berau yang lebih baik,” tutupnya.

[MGN | RWT | ADV PEMKAB BERAU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp