Kaltimtoday.co, Sangatta - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingatkan agar seluruh perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum H-7 lebaran. 

Ketentuan itu diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) baik dari sektor pertambangan, industri maupun perkebunan. Disnakertrans Kutim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Kemudian diturunkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. 

Disnakertrans Kutim juga membuka posko pengaduan, untuk menerima laporan bagi setiap buruh yang tidak mendapat hak atas penerimaan THR. 

Kepala Disnakertrans Kutim, Sudirman Latief mengatakan posko tersebut dibuat setiap tahun menjelang lebaran Idul Fitri.

Baca Juga: Dekat dengan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Ramaikan Safari Ramadan hingga Putaran Akhir

 

Baca Juga: Tepat Waktu, 50 Perusahaan di Samarinda Telah Bayarkan THR Karyawan Sebesar Rp 44,1 Miliar

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Tersedia di Kabupaten/Kota se-Kaltim

Baca Juga: Pembayaran THR THL di PPU Naik, BKAD Ungkap Alasannya

Baca Juga: Naik dari Tahun Sebelumnya, THR THL PPU Bakal Dibayarkan Full Satu Bulan Gaji

View this post on Instagram

Baca Juga: 211 PPPK Bontang yang Baru Dilantik Bakal Terima THR Idulfitri 2024, Ini Rinciannya!

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Teken Insentif Hari Raya untuk Tenaga Honorer, Cair Seminggu Sebelum Lebaran

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Bontang Resmi Dibuka hingga 17 April 2024

Baca Juga: H-2 Idulfitri, Posko Pengaduan THR Bakal Dibuka di Kantor Disnakertrans Kukar

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

Baca Juga: THR Wajib Dibayar H-7 Lebaran, Pj Gubernur Kaltim Ingatkan Perusahaan Patuhi Aturan!

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

 

Baca Juga: Catat! Berikut Jadwal Penukaran Uang THR Lebaran 2024 di Layanan Kas Keliling BI Kaltim

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Apalagi, Kutim melekat dengan wilayah pertambangan dan perkebunan yang memiliki tenaga kerja mencapai puluhan ribu orang. 

“Kami buka posko pengaduan. Memang setiap tahun mesti ada dibuka sebagai fasilitator pekerja,” kata Sudirman saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Sudirman pun akan berikan sorotan terhadap perusahaan yang nyatanya terbukti tidak memberikan hak THR pekerja. 

Ancamannya, mulai dari teguran, pemanggilan, hingga sanksi tegas berupa sanksi administratif bagi perusahaan. Penindakan tentu berada di ranah Disnaker Provinsi yang juga memiliki kewenangan dalam pengawasan.

Sebelum jatuh pada sanksi terberat. Disnakertrans Kutim tentu memakai cara humanis dengan memanggil perusahaan. 

“Adukan saja yang merasa perusahaannya tidak membayarkan THR nya kita akan proses. Semua hak pekerja mesti dapat hak mereka,” sambungnya. 

Setiap perusahaan berdasarkan surat edaran maksimal memberikan THR pada H-7 sebelum lebaran. Sesuai peraturan yang berlaku, pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada pekerjanya akan dikenai denda sebesar 5 persen. 

Pembayaran denda itu dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Sesuai aturan dan semua harus diterapkan. Jika tidak kasian pekerja yang juga butuh rejeki saat sebelum lebaran,” tutupnya. 

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.