Advertorial
Dispora Kaltim Tegaskan Skema Pembiayaan: Event Resmi Jadi Prioritas, Olahraga Tradisional Tetap Diakomodasi
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menegaskan arah baru pembiayaan kegiatan olahraga. Dalam situasi anggaran yang harus efisien dan terarah, Dispora tetap membuka ruang seluas-luasnya untuk pembinaan berbagai cabang olahraga, termasuk olahraga tradisional dan komunitas, namun dengan syarat skema kegiatan yang jelas dan resmi.
“Olahraga tradisional tetap masuk dalam radar kami. Tapi kita juga harus objektif bahwa tidak semua event bisa didukung pemerintah. Harus ada pembinaan yang terstruktur, membawa nama daerah, dan sesuai kebijakan pembinaan nasional,” ujar Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma.
Menurut Agus, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dukungan dari pemerintah tidak serta-merta berlaku bagi semua turnamen, apalagi jika keikutsertaan dalam event tidak mewakili nama Kalimantan Timur secara resmi.
“Misalnya kejuaraan biliar di Jakarta dengan hadiah besar. Kalau itu keikutsertaan pribadi dan bukan bagian dari kontingen resmi Kaltim, tentu pembiayaannya di luar tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Dispora Kaltim akan tetap mendukung cabang olahraga yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas, masuk dalam agenda resmi pembinaan, serta berpotensi membawa nama daerah di level nasional hingga internasional.
“Fokus kami adalah event yang membawa nama daerah. Bukan soal jenis cabangnya, tapi status event-nya. Apakah dia resmi, terdaftar, dan masuk dalam sistem pembinaan olahraga nasional,” imbuhnya.
Namun begitu, Agus juga menekankan bahwa olahraga tradisional tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan olahraga daerah.
Dispora akan mengakomodasi cabang seperti sumpit, egrang, dan tarik tambang jika masuk dalam ajang resmi seperti Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) atau Pekan Olahraga Tradisional.
“Kalau event-nya masuk kalender resmi seperti FORDA, tentu kami fasilitasi. Tapi kalau hanya hiburan komunitas, kami dorong agar swasta atau masyarakat yang urun tangan,” tambahnya.
Dispora juga terus mendorong agar pengurus cabang olahraga dan komunitas aktif membangun komunikasi dengan pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan proposal yang jelas, berbasis data, dan memiliki arah pembinaan.
“Dengan begitu, kami bisa tahu mana yang benar-benar berdampak dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena dukungan tidak hanya soal uang, tapi juga pembinaan jangka panjang, pelatihan, dan fasilitas,” tutup Agus.
[NKH | ADV DISPORA KALTIM]
Related Posts
- Formula UMP 2027 Berubah: Mengacu UU Baru, Kebutuhan Hidup Layak Bisa Jadi Penentu Besaran Upah
- BMKG: 185 Zona Musim Mulai Masuk Musim Hujan November 2026, Ini Daftar Wilayahnya
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian
- Sertifikat Petani di Kutim Diduga Dijaminkan ke Bank, Mahkamah Agung Diminta Jangan Tutup Mata
- Malaysia Hapus Sejumlah Cabor Andalan RI, Federasi Olahraga Ancam Boikot SEA Games 2027








