Kaltimtoday.co, Tenggarong — Provinsi Kaltim melaunching kelembagaan project managemen unit (PMU) pengelolaan penurunan program emisi gas rumah kaca yang digelar secara virtual pada Selasa (19/4/2022).

Peluncuran ini merupakan komitmen Pemprov beserta kabupaten/kota di Kaltim untuk menjaga lingkungan hidup. Hal ini tentunya disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

"Saya yakin setelah launching ini akan ada rakor lingkungan hidup se-Kaltim, terpenting dalam hal ini Kukar ada peranan untuk Kaltim," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar melalui Pengendali Dampak Lingkungan, Syamsul Dardani.

Kementerian dan bank dunia juga ingin melihat seberapa besar upaya Kaltim dalam menurunkan emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Saat ini sudah bisa menurunkan emisi 5 juta ton pertahun tapi standarnya dinaikkan lagi menjadi 22 sampai 25 juta ton pertahun.

Jika itu tercapai, maka bisa mengklaim dana kompensasi kepada Bank Dunia tersebut. Gubernur Kaltim menyampaikan, pertahunnya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 25 sampai 26 juta ton pertahun, jadi seharusnya sudah bisa diklaim dana itu.

"Tapi dari perwakilan Bank Dunia menginsyaratkan hanya wacana saja, yang pernah menerima itu baru negara Mozambik. Sedangkan kita baru mengupayakan mengklaim," jelasnya.

Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada penerima manfaat seperti masyarakat yang berada di kawasan gambut daerah Sedulang Kecamatan Muara Kaman.

"Jika bisa diklaim, kata pak Isran tadi nilainya sekitar Rp 2 triliun ini untuk 36 juta ton selama 1 dekade atau 10 tahun," jelasnya.

Kukar selama 10 tahun mendatang terhitung mulai 2020 hingga 2030 memiliki rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan program Pemprov Kaltim. Programnya yakni Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) atau fasilitas kemitraan karbon hutan. Kalau hutan dipertahankan dan terus bertambah otomatis semakin banyak menyerap karbon.

Saat ini pihaknya baru menginventarisasi empat sektor yaitu kehutanan, pertanian, perkebunan dan industri. Kemudian sektor berbasis limbah termasuk sampah dan sektor transportasi namun agak repot sebab kebutuhan utama masyarakat.

"Biasanya yang menurunkan (penyerapan) itu kebakaran hutan, jika ada kebakaran hutan maka jauh kita akan turun. Makanya kita harus menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan," tuturnya.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.