Kaltimtoday.co, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan bahwa pembangunan tahun 2026 akan menjadi pijakan awal menuju visi jangka panjang Kukar 2045. 

Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum tersebut, Edi menyebut bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah tertampung dan sebagian besar telah selaras dengan kerangka kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah.

“Beberapa yang disampaikan tadi seperti konektivitas antar desa, program pertanian dan pangan, serta fasilitas disabilitas, semuanya menjadi perhatian dan sebagian besar sudah masuk ke dalam rencana,” ujarnya.

Musrenbang RKPD 2026 Kukar menjadi bagian penting dalam menyelaraskan arah pembangunan antara kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Edi menyambut baik adanya penyampaian langsung dari perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait arah kebijakan tahun 2026. Menurutnya, proses diskusi tematik pasca-Musrenbang akan menjadi ruang untuk mempertajam skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Nanti ada diskusi tematiknya untuk mempertajam lagi beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu saja, garis besarnya," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Kukar telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024, yang menargetkan Kukar sebagai daerah yang maju, tangguh, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Visi tersebut menjadi panduan utama bagi seluruh perencanaan daerah, termasuk dalam menyusun RPJMD 2025–2029 yang mulai dijalankan pada tahun 2026.

Tema pembangunan tahun 2026 sendiri difokuskan pada “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”, sebagai bagian dari penopang utama fondasi jangka menengah dan mendukung tercapainya “Indonesia Emas 2045”.

Edi pun kembali mengingatkan bahwa program dan kebijakan ke depan harus terus bersandar pada prinsip partisipatif dan inklusif.

“Kita bangun pola kerja kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]