Kaltimtoday.co, Penajam - Harapan menuju kemandirian fiskal bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih harus melalui jalan panjang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, menyatakan bahwa meskipun upaya peningkatan pendapatan asli daerah terus dilakukan, tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih sangat tinggi.

"Kalau untuk PPU, sangat jauh. Kita kalau mau mengurangi ketergantungan, kalau dari sisi yang ada saat ini, sangat jauh. Tetapi minimal sudah berjuang," kata Hadi.

Menurutnya, kunci utama menuju kemandirian fiskal bukan hanya terletak pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang selama ini eksisting seperti properti, restoran, dan perhotelan. Lebih dari itu, dibutuhkan transformasi struktur ekonomi daerah, khususnya melalui masuknya investasi industri berskala besar.

"Kemandirian itu bisa kita capai jika investasi manufaktur atau industri itu bisa terealisasi," ujarnya.

PPU selama ini masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikucurkan pemerintah pusat. Sementara PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi masih belum bisa menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Hadi menjelaskan bahwa dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah penyangga PPU, peluang untuk mendongkrak sektor investasi industri sebenarnya cukup terbuka. Namun, realisasinya membutuhkan perencanaan matang, termasuk kepastian tata ruang dan infrastruktur pendukung yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tanpa sinergi antara sektor perizinan, penataan ruang, dan kepastian hukum, maka potensi investasi manufaktur hanya akan berhenti di tataran wacana.

Pemerintah daerah, melalui Bapenda dan perangkat lainnya, kata Hadi, terus menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun, langkah-langkah tersebut tetap tidak akan mencukupi apabila tidak dibarengi dengan transformasi ekonomi yang lebih struktural.

"Minimal, kami sudah berjuang untuk memperbaiki sistem, memperluas basis pajak, dan memanfaatkan potensi digitalisasi. Tapi untuk benar-benar mandiri, kita butuh lompatan, bukan hanya langkah kecil," pungkas Hadi.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]