Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta melakukan MOU (kerjasama) penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan antara Ketua DPRD, Joni dan Kepala Kejari, Hendriyadi W Putro yang berlangsung, Selasa (20/4/2021).

Joni, selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, dinamika dan peraturan perundang-undangan yang demikian pesat, tak menutup kemungkinan terjadinya masalah keperdataan dan tata usaha negara antara instansi pemerintah baik dengan badan hukum maupun perorangan, yang memerlukan penanganan secara professional, arif dan bijaksana.

“Kami sangat berharap bantuam hukum dalam hal ini terkait konsultasi baik di bidang Datun, Pidsus dan Intelijen. Sehingga saat ini kami kembali melakukan penandatanganan kerjasama untuk yang kesekian kalinya,” papar Joni.

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

 

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Hijaukan Area Agrowisata Desa Bukit Makmur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bangun Gedung TK Madani di Desa Pengadan

Baca Juga: Gelaran Seni dan Kreasi Semarakkan Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Bangun Jaya

Baca Juga: Keuskupan Agung Samarinda Promosikan Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ingin Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Kaltim, Ratusan Warga Kampung Sidrap Gelar Demonstrasi

Sementara itu, Kepala Kejari Kutim, Hendriyadi W Putro mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kutim, yang hingga saat ini memberikan kepercayaan kepada Kejari  untuk melakukan kerjasama pendampingan bidang hukum.

Hendriyadi mengatakan, tugas dan wewenang kejaksaan selain melaksanakan penegakan hukum juga memberikan bantuan hukum kepada pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Dengan kuasa khusus, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya dalam masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Hendriyadi menjelaskan, MoU ini berkenaan dengan berapa hal, seperti contoh pengembalian aset yang masih di kuasai oleh Dewan atau ASN yang belum mengembalikan.

“Selain itu kami khususnya selalu memberikan edukasi dan himbauan terhadap birokrasi bersih yang anti korupsi,” tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]