Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta melakukan MOU (kerjasama) penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan antara Ketua DPRD, Joni dan Kepala Kejari, Hendriyadi W Putro yang berlangsung, Selasa (20/4/2021).

Joni, selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, dinamika dan peraturan perundang-undangan yang demikian pesat, tak menutup kemungkinan terjadinya masalah keperdataan dan tata usaha negara antara instansi pemerintah baik dengan badan hukum maupun perorangan, yang memerlukan penanganan secara professional, arif dan bijaksana.

“Kami sangat berharap bantuam hukum dalam hal ini terkait konsultasi baik di bidang Datun, Pidsus dan Intelijen. Sehingga saat ini kami kembali melakukan penandatanganan kerjasama untuk yang kesekian kalinya,” papar Joni.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Respon Cepat Banjir di Desa Pengadan dan Baay

 

Baca Juga: Safari Ramadan, Momen PT Indexim Coalindo Pererat Silaturahmi dan Kolaborasi bersama Masyarakat di Lingkar Tambang

Baca Juga: DLH Kutim dan PT Indexim Coalindo Bagikan Paket Sembako Ramadhan untuk Ratusan Petugas Kebersihan di Sangatta

Baca Juga: Kisah Inspiratif Abdul Razak, dari Bangkrut Kini Berdayakan Masyarakat Melalui Budidaya Maggot

View this post on Instagram

Baca Juga: Pererat Silaturahmi bersama Warga, PT Indexim Coalindo dan Pemerintah Desa Pengadan Gelar Festival Ramadan 2025

Baca Juga: PT Indexim Gelar Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim, Bupati Ardiansyah Apresiasi Kontribusi Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Baca Juga: Perjuangan Kampung Sidrap Berlanjut, Agus Haris Sebut Bontang Siapkan Saksi Pengungkap Fakta

Baca Juga: Mengenal Nia Purnamasari, Perempuan Penggerak Ekonomi dari Bukit Permata

Baca Juga: Diikuti Ratusan Warga, PT Indexim Coalindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Baay dan Pengadan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Pembuatan Mikro Organisme Lokal bagi Petani di Desa Bukit Permata

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

Sementara itu, Kepala Kejari Kutim, Hendriyadi W Putro mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kutim, yang hingga saat ini memberikan kepercayaan kepada Kejari  untuk melakukan kerjasama pendampingan bidang hukum.

Hendriyadi mengatakan, tugas dan wewenang kejaksaan selain melaksanakan penegakan hukum juga memberikan bantuan hukum kepada pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Dengan kuasa khusus, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya dalam masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Hendriyadi menjelaskan, MoU ini berkenaan dengan berapa hal, seperti contoh pengembalian aset yang masih di kuasai oleh Dewan atau ASN yang belum mengembalikan.

“Selain itu kami khususnya selalu memberikan edukasi dan himbauan terhadap birokrasi bersih yang anti korupsi,” tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]