Kaltimtoday.co, Tenggarong - Setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) digelontorkan dalam jumlah besar. Nilainya yang didapat cukup besar diperkirakan mencapai Rp 10 hingga Rp 12 triliun.

Namun, DPRD Kukar mempertanyakan seberapa besar anggaran itu kembali memberi dampak dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, melihat ada yang belum maksimal dari pola keuangan daerah saat ini. Ia menyoroti fakta bahwa meski proyek-proyek besar terus berjalan, kontribusi PAD masih belum sebanding. Salah satu titik lemah menurutnya ada pada peran BUMD yang belum diberdayakan secara serius.

“Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujar Yani, Kamis (7/8/2025).

Ditegaskannya bahwa pembangunan daerah jangan hanya dilihat dari serapan anggaran. Daerah juga perlu memikirkan bagaimana setiap proyek bisa menciptakan nilai ekonomi, terutama melalui penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan? Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tambahnya.

Yani menyebut, jika BUMD dilibatkan aktif dalam proyek APBD, maka uang yang keluar bisa tetap berputar di daerah. Ia bahkan menyebut target realistis jika Rp 1 hingga Rp 2 triliun dikeluarkan untuk infrastruktur, maka Rp500 miliar bisa kembali sebagai PAD.

Menurutnya, selama ini BUMD terlalu pasif. Banyak potensi seperti tambang, migas, sawit, pertanian, hingga sektor jasa yang belum dikelola secara optimal oleh daerah sendiri. Padahal, potensi itu tersebar luas di Kukar.

“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya,” tegasnya.

Yani juga menilai perlu ada strategi baru dalam menyambungkan kebijakan anggaran dengan orientasi bisnis. Ia menyesalkan proyek-proyek yang dibiayai APBD sering kali tidak memiliki perhitungan keuntungan jangka panjang.

“Jangan sekadar bangun terus selesai. Harus ada hitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.

DPRD Kukar, kata dia, siap mendorong regulasi dan dukungan anggaran agar BUMD bisa lebih aktif, tidak hanya berstatus formal, tapi benar-benar menghasilkan.

“Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]