Kaltimtoday.co, Tenggarong - Di tengah kabar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurunkan pendapatan daerah hingga 76 persen, DPRD Kutai Kartanegara memastikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN tetap aman.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal menegaskan, meski kondisi fiskal Kukar tahun depan cukup berat, pihaknya berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan ASN.

“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” tegasnya usai rapat bersama OPD di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (20/10/2025).

Andi menyebut, sejumlah daerah lain sudah memangkas TPP akibat tekanan fiskal. Namun Kukar, menurutnya, masih mampu menjaga stabilitas anggaran selama pengelolaan dilakukan hati-hati dan efisien.

“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin yang dinilainya bijak menyikapi situasi fiskal saat ini. Meskipun APBD Kukar turun dari sekitar Rp 12 triliun menjadi Rp 4–5 triliun, pemerintah daerah disebut tetap berpihak pada kesejahteraan aparatur.

“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” katanya.

Menurut Andi, stabilitas kinerja ASN menjadi kunci dalam menjaga pelayanan publik di Kukar tetap optimal. Karena itu, kebijakan anggaran harus menempatkan TPP sebagai bagian dari penghargaan atas kinerja aparatur, bukan sekadar insentif tambahan.

Ia juga mengingatkan agar ASN tidak terpengaruh isu pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial. 

“Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, insyaallah aman,” ujarnya.

DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar pos-pos belanja prioritas seperti gaji dan tunjangan tetap terjaga. 

“Kita jaga bareng-bareng. Karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]