Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Hasna dorong Pemkab Kutim agar PAD meningkat melalui sektor kelapa sawit.

Hal itu di utarakan Fraksi Golkar dalam RPJMD periode 2021-2026. Fraksi berlambang Pohon Beringin ini banyak memberikan usulan ke Pemkab agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Legislator perempuan itu menyebutkan, restribusi dari perusahaan kelapa sawit bisa mendorong meningkatnya PAD Kutim.

Sebab, selama ini truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab Kutim, yang bisa mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu lama

“Selama ini, truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab, jelas nanti kerusakan akan di tanggung oleh Pemkab,” tutur Hasna.

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

 

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

View this post on Instagram

Baca Juga: Masih Ada Realiasi Pajak yang Terjun Bebas, Bapenda Bakal Evaluasi Kinerja di 2025

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

Baca Juga: Indonesia Siap Hadapi Potensi Banding Uni Eropa atas Kasus Diskriminasi Sawit

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: UPTD Meteorologi Berau Butuh Tambahan SDM Kompeten untuk Tera Timbangan Kelapa Sawit

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

 

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hasna pun mendorong pemerintah agar melirik sektor kelapa sawit sebagai sumber PAD. Menurutnya, sektor tersebut sangat menjanjikan untuk meningkatkan sumber PAD di tengah minimnya pendapatan yang dihasilkan daerah saat ini.

"Bisa jadi alternatif pendapatan. Sawit ini sebenarnya bisa dilakukan pungutan. Regulasinya juga sudah jelas,” kata dia.

Dia menyebutkan, di Kutim ada sekitar 500 juta ton sawit pertahun. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan Rp25, hasilnya bisa mencapai miliaran. Selama ini, lanjutnya, pemerintah hanya menerima dari hasil uji sample dari industri tersebut.

"Misalkan, dari satu juta liter sampelnya hanya 10 liter ton, yang dibayar hanya itu saja,” sebut Hasna.

Padahal, kata dia, Pemerintah bisa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

"Pemerintah bisa menarik retribusi melalui sertifikasi tersebut," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemkab Kutim melalui dinas terkait untuk lebih kreatif dalam mencari lumbung PAD sebagai tambahan pendapatan untuk daerah.

"Regulasi terkait retribusi sawit sudah ada. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait tinggal melakukan revisi terkait perda retribusi yang sebelumnya sudah disahkan, dengan memasukkan pasal tentang retribusi sawit di Kutim," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pungutan dari sektor sawit bisa diberlakukan dan lebih terakomodir sebagai pendapatan. Selain itu, Hasna mengimbau pemerintah melakukan investasi terkait uji lab atau sertifikasi baku mutu produk.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]