Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Hasna dorong Pemkab Kutim agar PAD meningkat melalui sektor kelapa sawit.

Hal itu di utarakan Fraksi Golkar dalam RPJMD periode 2021-2026. Fraksi berlambang Pohon Beringin ini banyak memberikan usulan ke Pemkab agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Legislator perempuan itu menyebutkan, restribusi dari perusahaan kelapa sawit bisa mendorong meningkatnya PAD Kutim.

Sebab, selama ini truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab Kutim, yang bisa mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu lama

“Selama ini, truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab, jelas nanti kerusakan akan di tanggung oleh Pemkab,” tutur Hasna.

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

 

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Berau Soroti Sistem Pembuangan Limbah Kelapa Sawit untuk Cegah Pencemaran Lingkungan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Hijaukan Area Agrowisata Desa Bukit Makmur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bangun Gedung TK Madani di Desa Pengadan

 

Baca Juga: Gelaran Seni dan Kreasi Semarakkan Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Desa Bangun Jaya

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hasna pun mendorong pemerintah agar melirik sektor kelapa sawit sebagai sumber PAD. Menurutnya, sektor tersebut sangat menjanjikan untuk meningkatkan sumber PAD di tengah minimnya pendapatan yang dihasilkan daerah saat ini.

"Bisa jadi alternatif pendapatan. Sawit ini sebenarnya bisa dilakukan pungutan. Regulasinya juga sudah jelas,” kata dia.

Dia menyebutkan, di Kutim ada sekitar 500 juta ton sawit pertahun. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan Rp25, hasilnya bisa mencapai miliaran. Selama ini, lanjutnya, pemerintah hanya menerima dari hasil uji sample dari industri tersebut.

"Misalkan, dari satu juta liter sampelnya hanya 10 liter ton, yang dibayar hanya itu saja,” sebut Hasna.

Padahal, kata dia, Pemerintah bisa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

"Pemerintah bisa menarik retribusi melalui sertifikasi tersebut," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemkab Kutim melalui dinas terkait untuk lebih kreatif dalam mencari lumbung PAD sebagai tambahan pendapatan untuk daerah.

"Regulasi terkait retribusi sawit sudah ada. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait tinggal melakukan revisi terkait perda retribusi yang sebelumnya sudah disahkan, dengan memasukkan pasal tentang retribusi sawit di Kutim," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pungutan dari sektor sawit bisa diberlakukan dan lebih terakomodir sebagai pendapatan. Selain itu, Hasna mengimbau pemerintah melakukan investasi terkait uji lab atau sertifikasi baku mutu produk.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]