Kutim

DPRD Kutim Dorong Pendapatan Daerah dari Sektor Sawit

Kaltimtoday.co, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Hasna dorong Pemkab Kutim agar PAD meningkat melalui sektor kelapa sawit.

Hal itu di utarakan Fraksi Golkar dalam RPJMD periode 2021-2026. Fraksi berlambang Pohon Beringin ini banyak memberikan usulan ke Pemkab agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Baca juga:  Cerita Suka Duka Guru Pedalaman Kutim Selama Mengajar di Masa Pandemi

Legislator perempuan itu menyebutkan, restribusi dari perusahaan kelapa sawit bisa mendorong meningkatnya PAD Kutim.

Sebab, selama ini truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab Kutim, yang bisa mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu lama

“Selama ini, truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab, jelas nanti kerusakan akan di tanggung oleh Pemkab,” tutur Hasna.

Hasna pun mendorong pemerintah agar melirik sektor kelapa sawit sebagai sumber PAD. Menurutnya, sektor tersebut sangat menjanjikan untuk meningkatkan sumber PAD di tengah minimnya pendapatan yang dihasilkan daerah saat ini.

“Bisa jadi alternatif pendapatan. Sawit ini sebenarnya bisa dilakukan pungutan. Regulasinya juga sudah jelas,” kata dia.

Dia menyebutkan, di Kutim ada sekitar 500 juta ton sawit pertahun. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan Rp25, hasilnya bisa mencapai miliaran. Selama ini, lanjutnya, pemerintah hanya menerima dari hasil uji sample dari industri tersebut.

Baca juga:  Dalami Kasus Dugaan Tipikor Ismunandar, Anggota DPRD Kutim Fraksi PDIP Ikut Diperiksa

“Misalkan, dari satu juta liter sampelnya hanya 10 liter ton, yang dibayar hanya itu saja,” sebut Hasna.

Padahal, kata dia, Pemerintah bisa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

“Pemerintah bisa menarik retribusi melalui sertifikasi tersebut,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga:  2 Perusda akan Ditingkatkan Jadi Perseroda, Komisi II DPRD dan Pemprov Kaltim Segera Lakukan Pembahasan

Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemkab Kutim melalui dinas terkait untuk lebih kreatif dalam mencari lumbung PAD sebagai tambahan pendapatan untuk daerah.

“Regulasi terkait retribusi sawit sudah ada. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait tinggal melakukan revisi terkait perda retribusi yang sebelumnya sudah disahkan, dengan memasukkan pasal tentang retribusi sawit di Kutim,” paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pungutan dari sektor sawit bisa diberlakukan dan lebih terakomodir sebagai pendapatan. Selain itu, Hasna mengimbau pemerintah melakukan investasi terkait uji lab atau sertifikasi baku mutu produk.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close