Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Hasna dorong Pemkab Kutim agar PAD meningkat melalui sektor kelapa sawit.

Hal itu di utarakan Fraksi Golkar dalam RPJMD periode 2021-2026. Fraksi berlambang Pohon Beringin ini banyak memberikan usulan ke Pemkab agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Legislator perempuan itu menyebutkan, restribusi dari perusahaan kelapa sawit bisa mendorong meningkatnya PAD Kutim.

Sebab, selama ini truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab Kutim, yang bisa mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu lama

“Selama ini, truck pengangkut CPO melintasi jalan Pemkab, jelas nanti kerusakan akan di tanggung oleh Pemkab,” tutur Hasna.

Baca Juga: Peduli Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Kembali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kaliorang

 

Baca Juga: Pengamat Kritisi Parkir Liar Era Kepemimpinan Andi Harun, Sebut E-Parking Belum Masif

Baca Juga: Dekat dengan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Ramaikan Safari Ramadan hingga Putaran Akhir

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

View this post on Instagram

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Kawal Program Pangan untuk Penghijauan

Baca Juga: KemendesPDTT dan Kementerian Pertanian Kunjungi Warga Dampingan PT Indexim Coalindo

Baca Juga: Cek Jadwal dan Rangkaian Pesta Adat Budaya Lom Plai Kutai Timur 2024

Baca Juga: Pemerintah Harmonisasi Aturan Tata Kelola Sawit Terkait Peremajaan Tanaman, Harap Bisa Sejahterakan Petani

Baca Juga: Dishub Balikpapan Ambil Alih Pengelolaan Parkir Pasar, Targetkan PAD Naik

Baca Juga: Kutai Timur Fokus Bangun Ketahanan Ekonomi Penunjang IKN

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi

 

Baca Juga: Hasil Pleno Tingkat Kecamatan: Daftar Caleg DPRD Kota Balikpapan 2024 yang Masuk Kuota 45 Kursi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hasna pun mendorong pemerintah agar melirik sektor kelapa sawit sebagai sumber PAD. Menurutnya, sektor tersebut sangat menjanjikan untuk meningkatkan sumber PAD di tengah minimnya pendapatan yang dihasilkan daerah saat ini.

"Bisa jadi alternatif pendapatan. Sawit ini sebenarnya bisa dilakukan pungutan. Regulasinya juga sudah jelas,” kata dia.

Dia menyebutkan, di Kutim ada sekitar 500 juta ton sawit pertahun. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan Rp25, hasilnya bisa mencapai miliaran. Selama ini, lanjutnya, pemerintah hanya menerima dari hasil uji sample dari industri tersebut.

"Misalkan, dari satu juta liter sampelnya hanya 10 liter ton, yang dibayar hanya itu saja,” sebut Hasna.

Padahal, kata dia, Pemerintah bisa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

"Pemerintah bisa menarik retribusi melalui sertifikasi tersebut," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemkab Kutim melalui dinas terkait untuk lebih kreatif dalam mencari lumbung PAD sebagai tambahan pendapatan untuk daerah.

"Regulasi terkait retribusi sawit sudah ada. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait tinggal melakukan revisi terkait perda retribusi yang sebelumnya sudah disahkan, dengan memasukkan pasal tentang retribusi sawit di Kutim," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pungutan dari sektor sawit bisa diberlakukan dan lebih terakomodir sebagai pendapatan. Selain itu, Hasna mengimbau pemerintah melakukan investasi terkait uji lab atau sertifikasi baku mutu produk.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]