Daerah
DPRD Samarinda Dorong Standarisasi Harga Seragam Sekolah dan Usulkan Subsidi Tahun Depan

Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda mengapresiasi langkah konkret yang diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menindaklanjuti polemik mahalnya harga seragam dan atribut sekolah. Hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin (21/7/2025) antara Komisi IV dan pihak Disdikbud.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa standarisasi harga menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi keresahan orang tua murid terhadap lonjakan harga perlengkapan sekolah.
"Langkah standarisasi ini diambil agar koperasi sekolah bisa menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami melihat ada beberapa harga yang tidak masuk akal, dan ini harus segera diatur," ujar Novan.
Ia menambahkan, langkah ini diambil setelah melakukan survei harga di pasaran. Hasilnya menunjukkan adanya sejumlah item yang dijual dengan harga jauh di atas kewajaran. Misalnya, seragam atasan, celana, hingga rok panjang yang dijual dengan harga berbeda-beda tergantung bahan, namun tetap harus memiliki batas tertinggi yang wajar.
Lebih lanjut, Novan menjelaskan bahwa polemik soal seragam ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, keluhan masyarakat meningkat tajam tahun ini karena kondisi ekonomi yang masih sulit dan dampak inflasi yang membuat harga kebutuhan terus melonjak.
“Kondisi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Keluarga dipaksa mengeluarkan biaya besar, sementara harga barang terus naik. Maka wajar jika keluhan makin banyak,” jelasnya.
Tak hanya soal seragam, menurut Novan, beban masyarakat juga bertambah karena adanya biaya tambahan yang tidak relevan seperti tes IQ dan asuransi yang dibebankan kepada siswa.
“Yang banyak dikeluhkan justru item-item tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi. Ini juga harus dikontrol,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD mengusulkan agar Pemkot Samarinda mulai memikirkan subsidi untuk seragam tertentu, khususnya batik dan pakaian olahraga, yang masih diwajibkan di sebagian besar sekolah.
“Kami berharap mulai tahun 2026 ada dukungan APBD untuk membantu pembelian seragam batik dan olahraga agar tidak semua beban dibebankan ke orang tua siswa,” pungkas Novan.
[NKH | RWT]
Related Posts
- Korban Tewas KM Barcelona V 5 Orang, Dua Belum Teridentifikasi
- UMKT Jadi PTS dengan Prodi Unggul Terbanyak di Kaltim, Ini Strategi di Baliknya
- Samarinda Bersiap Terapkan Program Kelurahan Digital, Gandeng Indosat untuk Perluas Akses Internet
- Pemkot Samarinda Dorong Modernisasi Pertanian lewat Drone, Targetkan Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi
- Wali Kota Samarinda Desak Evaluasi Sistem Kebakaran BIG Mall Usai Kebakaran Kedua dalam Dua Bulan