Samarinda

DPRD Samarinda Protes Tambang Ilegal Dibiarkan Tanpa Penindakan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Penanganan Banjir, Anggota Komisi III mempertanyakan pengawasan dari inspektorat pertambangan.

Anhar, Anggota Komisi III DPRD Samarinda menyinggung adanya kegiatan pertambangan ilegal yang bebas melakukan kegiatan seperti tanpa adanya pengawasan, hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab banjir di Samarinda.

Baca juga:  Pencemaran Udara, DLH Samarinda Tindaklanjuti Keluhan Warga

Anhar mengatakan, Kegiatan Ilegal yang dianggap penyumbang banjir perlu untuk diawasi dengan ketat, sehingga tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kalau pertambangan itu diawasi dengan ketat, maka tidak ada istilah illegal mining,” tegasnya, di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (7/10/2021).

Pertambangan ilegal yang kini banyak terjadi di Samarinda, kata anhar, harus diusut tuntas, bagaimana bisa perusahaan ilegal bebas menggaruk batu namun bebas menjual batu, menurutnya syarat menjual hasil tambang itu perlu adanya Surat Keterangan Barang (SKB).

Baca juga:  Cegah Penularan Corona, KKL Kaltim Bagikan 1.000 Masker

“Bisanya dia menambang ilegal tapi jualnya legal, artinya ada instansi yang berwenang mengeluarkan surat tersebut,” ucapnya.

Tak hanya itu, Politikus PDIP tersebut mengaku untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perusahaan pertambangan batubara baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan mulai dari pengerukan hingga proses reklamasi, untuk mengetahui hal tersebut Komisi III DPRD Samarinda akan meninjau lokasi pertambangan.

“Kami akan turun langsung meninjau, kalau ada yang bermasalah, kami akan datangi Kementerian LHK, dan Kementerian ESDM dan kami akan minta izinnya dicabut,” tuturnya.

Baca juga:  Rumah Bakal Dibongkar, Warga 3 RT di Pasar Segiri Masih Kekeh Minta Relokasi

Selain itu, Ahmad Tahir sebagai Inspektorat Pertambangan Perwakilan Kaltim kini enggan memberikan komentar terkait pengawasan pertambangan. Dia mengatakan, bahwa penjelasan mengenai hal tersebut harus melalui kementerian.

“Kami tidak bisa berikan penjelasan, kalau mau langsung ke kementrian, karena ini satu pintu,” ucap Ahmad Tahir.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close