Daerah
Efek Kebijakan Efisiensi, Pemprov Kaltim Stop Pengadaan Kendaraan Dinas 2025
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dampak dari kebijakan efisiensi di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menghentikan pengadaan kendaraan dinas tahun anggaran 2025. Anggaran pengadaan kendaraan akan dialihkan ke program-program prioritas daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir meyakini bahwa penghentian pengadaan kendaraan dinas merupakan langkah strategis di tengah kondisi keuangan negara saat ini.
"Ya, memang untuk tahun 2025, seluruh pengadaan kendaraan dinas di semua SKPD dihentikan. Ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud," jelas Muzzakir pada Jumat (23/05/2025).
Lebih lanjut, pengadaan kendaraan operasional maupun kendaraan jabatan akan dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Intinya, angka efisiensi dari penghentian pengadaan ini akan kita alihkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas daerah. Rincinya saya belum lihat, namun terjadi penghematan yang cukup signifikan," tegasnya.
Ia menambahkan, terdapat pengecualian untuk pengadaan kendaraan seperti ambulans, serta kendaraan darurat lainnya. Namun, ada mekanisme perizinan yang harus dilalui untuk pengadaan kendaraan tersebut.
"Kalaupun masih ada usulan yang terlambat diajukan, tidak akan dilaksanakan, kecuali untuk kendaraan yang sangat spesifik dan mendesak, seperti ambulans. Itu pun harus mendapat izin dari pimpinan," tegasnya.
Muzakkir menyebutkan, di lingkungan SKPD, umumnya terdapat dua kategori kendaraan, yaitu kendaraan operasional dan kendaraan jabatan.
"Harga pengadaannya pun bervariasi, tergantung jenis dan spesifikasi. Misalnya, kendaraan jenis double cabin memiliki biaya yang lebih tinggi dibanding kendaraan standar lainnya," imbuhnya.
Kendati begitu, ia mengimbau untuk seluruh dinas memaksimalkan kendaraan operasional yang sudah ada. Itu juga sesuai dengan arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
"Instruksi dari Gubernur juga, apabila membutuhkan kendaraan dinas, silahkan untuk menyewa," tutupnya.
[RWT]
Related Posts
- Aksi Demo di Simpang Jembatan Mahakam Samarinda, Massa Tuntut Penurunan Harga BBM dan Evaluasi MBG
- RI Samarinda Buka Suara Terkait Kasus Korupsi KUR Rp 1,48 Miliar
- Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Keras Pernyataan Anggota DPR Andi Yuliani Paris Soal Rokok Murah Bagi Warga Miskin
- Pekan Ekonomi Unmul Kembali Digelar, Siapkan Seminar Literasi Finansial hingga Bazar UMKM
- Bantuan Sarana Perikanan Kukar Jangkau Desa di Anggana, tapi Nelayan Masih Keluhkan Harga Solar









