Advertorial

Gubernur Rudy Mas'ud Dorong Pelaksanaan MBG di Berau, Tahap Awal Digelar di Tiga Kecamatan

Kaltim Today
16 Juli 2025 18:31
Gubernur Rudy Mas'ud Dorong Pelaksanaan MBG di Berau, Tahap Awal Digelar di Tiga Kecamatan
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud diwawancarai usai memberikan arahan di Balai Mufakat (Miko/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Berau - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau. Dalam kunjungannya ke wilayah paling utara Kaltim tersebut, Rudy menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG dapat dimulai secara bertahap, khususnya di tiga kecamatan terdekat yang berada di sekitar ibu kota kabupaten, termasuk Tanjung Redeb.

Ia menyarankan, agar Bupati Berau, Sri Juniarsih segera berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lembaga lain yang berada di pemerintah pusat.

Rudy menyebut, semisal belum dapat terlaksana di 13 kecamatan. Ia mengimbau, agar penerapan bisa dimulai dahulu di tiga kecamatan terdekat yang berada di ibukota, termasuk Tanjung Redeb.

"Harapan kami semua kecamatan di Berau bisa menerapkan MBG ini, tapi jika terlalu berat, maka tiga kecamatan saja dulu, Pemkab harus segera berkoordinasi dengan SPPG," katanya, Rabu (16/7/2025).

Meski target program tersebut adalah kaum pelajar, ia mengaku, tidak menutup kemungkinan penerapannya juga dapat menyasar para ibu hamil. Terkait anggaran, Pemprov akan menggelontorkan Rp10 miliar untuk setiap SPPG.

Angka tersebut kemudian ia kalkulasikan untuk penerapan di Berau. Jika mencakup seluruh kecamatan, maka Berau minimal akan menerima dana sebesar Rp 130 miliar per tahun.

"Dari pandangan saya, jika program MBG ini bisa berjalan maksimal di seluruh wilayah Kaltim, maka harus terbangun dulu 367 unit SPPG," tegasnya.

Dengan demikian, agar terciptanya dapur bersih anak-anak, Kaltim harus mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar Rp 3,67 triliun. Nantinya, 80 persen dari anggaran akan dipakai membeli bahan baku dan wajib berasal dari Kaltim.

"Pelaksanaanya nanti lewat kemitraan, mau itu program TNI-Polri atau pemkab maupun pemkot se-Indonesia wajib. Nanti juga ada perusda-perusda di dalamnya, termasuk kemitraan swasta," pungkasnya.

[MGN | RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM] 



Berita Lainnya