Kaltimtoday.co, Samarinda - Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Samarinda Ali Fitri Noor mengakui problematika pengadaan barang dan jasa baik di pusat dan daerah itu sama. Hal ini dikemukakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo secara live melalui video conference di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda Balaikota, Rabu (18/11/2020).

Ali menyampaikan, beberapa catatan penting dari Kepala LKPP Roni Dwi Susanto yang menyatakan problematik utama dari pengadaan barang dan jasa ini selain sistem juga Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

“Kita lihat secara nasional seorang SDM barang dan jasa yang punya sertifikasi itu harus bisa mengcover 1 tahun rata-rata 800 proyek,” ujar Ali.

Ia mengatakan sempat berdialog sedikit dengan Plt. Kepala Barang dan Jasa Samarinda Agus Prayitno bahwa ternyata Kota Samarinda juga kekurangan SDM.

“Tahun 2001 saja seluruh proyek di Samarinda yang dilelang melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa elektronik di Bagian Barang dan Jasa Pemkot Samarinda itu sekitar 230 lebih proyek termasuk di proyek perubahan. Sementara SDM kita itu hanya ada 7 orang, dari 230 itu dibagi 7 itu rata-rata sekitar 30 paketan, idealnya itu 1 orang 5, sehingga mereka bisa secara komprehensif baik secara administratif maupun teknis pengujian terhadap dokumen itu lebih optimal dan fokus,” ucap Ali.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Mantan Kepala Bappeda ini juga berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan peluang untuk peningkatan SDM di Samarinda.

“Kita siap mengirimkan kalau memang dari Pemerintah Pusat mengadakan pelatihan tentunya kita akan menyiapkan dan kami juga meminta kalau ada teman-teman ASN yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional barang dan jasa, kami akan sangat terbuka karena ini akan sangat membantu apalagi ASN yang punya latar belakang lulusan teknik,” tambahnya.

Sebelumnya dalam pembukaan Rakornas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%.

“Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp 1.027 trilyun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%, dari Rp 289,34 trilyun yang diumumkan sebagai pagu e-tendering Rp 228,76 trilyun atau 26,79% dan yang masih berproses Rp 60,5 trilyun,” ujar Roni.

Menurutnya, masih rendahnya realisasi pengadaan membuat Pemerintah Pusat dan Pemda untuk berinovasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Kepala Negara pun menyoroti beberapa masalah terkait realisasi anggaran dan hambatan-hambatannya. Jokowi mengatakan untuk sistem pengadaan barang dan jasa, LKPP harus berani melakukan banyak terobosan dengan memanfaatkan teknologi modern. Terobosan in diperlukan untuk memonitor transaksi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) secara real time.

“Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka, apakah sudah terserap 100% dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi peringatan,” ujar Jokowi secara virtual di Jakarta.

[RWT | ADV DISKOMINFO]