SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Lembaga Survei LSI Strategi merilis hasil survei elektabilitas menjelang Pilkada Kutim 2024, Minggu (10/11/2024). Hasilnya menunjukkan Pasangan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi memimpin dengan elektabilitas sebesar 45,75%, diikuti oleh Kasmidi Bulang-Kinsu dengan 34,75%. Sebanyak 19,5% responden memilih untuk merahasiakan atau belum menentukan pilihan mereka.

Survei ini dilakukan dalam periode 25-31 Oktober 2024 dan melibatkan 600 responden yang dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling. Dengan margin of error sebesar ±4,1%, survei ini mencakup kecamatan di Kutim. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan bantuan aplikasi kuesioner.

Direktur LSI Strategi Fawzi Rachman mengungkapkan, hasil survei menunjukkan bahwa Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi memiliki dukungan paling besar di Pilkada Kutim 2024. Selisih 11,0% dari pesaingnya Kasmidi Bulang-Kinsu. 

Tingginya keterpilihan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi menurut Fawzi Rachman, salah satunya karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ardiansyah Sulaiman sebagai bupati Kutim selama ini. 

Berdasarkan survei, ungkap Fawzi Rachman, alasan Ardiansyah Sulaiman kembali diinginkan warga Kutim karena keberhasilan program kerja sebesar 45,49%, kinerja memuaskan 32,38%, kepribadian baik 15,57%, kesamaan latar belakang (suku, agama, dan lainnya) 1,23%, lainnya 4,10%, dan tidak tahu/tidak jawab 1,23%. 

“Kinerja petahana Ardiansyah Sulaiman berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang tercermin dalam elektabilitas mereka yang signifikan di survei kali ini,” ujar Fawzi Rachman dalam pemaparan hasil surveinya di Samarinda.

Faktor Utama yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat

Selain itu, survei LSI Strategi juga mencatat bahwa masyarakat Kutim cenderung memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon. Sebanyak 45,5% responden menganggap bahwa visi, misi, dan program kerja adalah faktor utama dalam memilih calon bupati, diikuti oleh kepribadian calon sebesar 19% dan rekam jejak serta prestasi calon sebesar 16,5%.

Fawzi menekankan, faktor program kerja ini menjadi dasar utama bagi pemilih untuk menentukan calon pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata di Kutim.

Permasalahan Umum Daerah di Kutim Menjelang Pilkada 2024

Survei LSI Strategi tidak hanya menangkap tingkat elektabilitas pasangan calon, tapi juga menggali lebih dalam terkait permasalahan umum yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Kutim. Berdasarkan hasil survei, isu infrastruktur menjadi perhatian utama masyarakat yang diharapkan segera ditangani oleh calon pemimpin berikutnya.

Hasil survei menunjukkan bahwa 48,75% responden menganggap permasalahan infrastruktur wilayah sebagai isu yang paling mendesak di Kutim. Infrastruktur yang dianggap bermasalah, terutama perbaikan jalan rusak, mendapat perhatian tertinggi dari masyarakat, dengan 55,9% responden menilai bahwa perbaikan jalan rusak adalah prioritas yang harus segera ditangani. Selain itu, masyarakat juga menginginkan peningkatan akses dan pembangunan jalan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Fawzi Rachman, menyebutkan bahwa permasalahan ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap calon pemimpin baru di Kutim.

“Masyarakat ingin pemimpin yang mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang paling mendasar, terutama di bidang infrastruktur. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berharap pada janji-janji kampanye, tetapi juga pada hasil nyata yang dapat mereka rasakan,” ujar Fawzi.

Survei itu, LSI Strategi juga mengukur militansi atau keteguhan pilihan responden terhadap kandidat mereka. Dari hasil survei, 86,39% responden yang telah menentukan pilihan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah pilihan sampai hari pemilihan. Alasan utama keteguhan mereka adalah keyakinan terhadap calon yang dipilih, dengan 37,36% menyatakan telah mantap memilih karena faktor keyakinan terhadap kandidat, diikuti alasan program kerja dan visi misi sebesar 23,81%.

Pandangan Masyarakat Kutim Terhadap Money Politics

Survei ini juga mengungkapkan perspektif masyarakat Kutim terhadap praktik money politics dalam Pilkada. Sebanyak 52,5% responden menyatakan bahwa pemberian uang atau hadiah dari calon untuk memengaruhi pemilih dianggap wajar. Sementara itu, 44% menilai bahwa money politics tidak dapat diterima, dengan 3,5% lainnya tidak memberikan tanggapan.

Fawzi menjelaskan bahwa tingkat penerimaan terhadap money politics bervariasi di setiap daerah pemilihan (dapil). Dapil Kutim 3 menunjukkan tingkat penerimaan tertinggi, dengan 60% responden menyatakan bahwa praktik tersebut adalah hal yang lumrah, sedangkan Dapil Kutim 4 menjadi daerah dengan tingkat penolakan tertinggi, di mana 55,71% responden menolak money politics secara tegas.

Menutup pemaparannya, Fawzi Rachman menyoroti fenomena money politics sebagai tantangan bagi pelaksanaan di Pilkada Kutim. “Money politics menjadi isu serius di Kutim, dan edukasi politik diperlukan untuk meminimalisasi pengaruh negatif praktik ini. Masyarakat harus didorong untuk memilih berdasarkan integritas dan kapabilitas calon, bukan karena iming-iming materi,” ujarnya.

[TOS]